Menguatkan Program 3 Juta Rumah lewat Optimalisasi Skema Pembiayaan

Menguatkan Program 3 Juta Rumah lewat Optimalisasi Skema Pembiayaan

Oleh: Hendra Setiawan *) Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat atas hunian yang layak dan terjangkau. Program ini tidak sekadar soal angka pembangunan, melainkan tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kekuatan skema pembiayaan yang inklusif,…
Program 3 Juta Rumah Digenjot Lewat Penguatan Skema Pembiayaan Subsidi

Program 3 Juta Rumah Digenjot Lewat Penguatan Skema Pembiayaan Subsidi

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi agenda strategis utama dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional. Sepanjang awal 2026, berbagai terobosan kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan telah dilakukan untuk memperkuat skema pembiayaan subsidi dan memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini semakin mengokohkan arah kebijakan nasional dalam penyediaan perumahan terjangkau. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah…
Pembiayaan Perumahan Subsidi Diperkuat untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Pembiayaan Perumahan Subsidi Diperkuat untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat skema pembiayaan perumahan subsidi sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Upaya ini dilakukan guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.…
Mendukung Seleksi Masuk Sekolah Rakyat yang Berintegritas dan Transparan

Mendukung Seleksi Masuk Sekolah Rakyat yang Berintegritas dan Transparan

*) Oleh : Mahfud Satria Gagasan Sekolah Rakyat muncul sebagai harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi keluarga yang selama ini merasa tersisih oleh praktik-praktik tidak adil dalam penerimaan peserta didik. Istilah “titipan” sudah lama menjadi bisik-bisik publik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, terutama sekolah negeri. Ketika akses pendidikan dipengaruhi oleh kedekatan, jabatan, atau kekuatan ekonomi, maka esensi pendidikan sebagai hak dasar…
Sekolah Rakyat: Tanpa Titipan, Sogok dan Suap

Sekolah Rakyat: Tanpa Titipan, Sogok dan Suap

Oleh: Bara Winatha*) Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kehadiran Sekolah Rakyat diposisikan sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini tidak hanya menargetkan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menekankan pada tata kelola yang bersih, seleksi yang objektif, serta integrasi dengan…
Pemerintah Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tanpa Titipan

Pemerintah Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tanpa Titipan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan secara adil, bersih, dan tepat sasaran tanpa praktik titipan maupun suap. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Gus Ipul mengimbau seluruh petugas seleksi siswa Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Ia menekankan bahwa…
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Titipan dalam Seleksi Sekolah Rakyat

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Titipan dalam Seleksi Sekolah Rakyat

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan secara transparan, adil, dan tanpa praktik titipan siswa dari siapapun. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berasal dari keluarga kurang mampu, sekaligus upaya nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Hingga awal tahun 2026, pemerintah telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat…
Evaluasi MBG sebagai Kunci Keberlanjutan Kebijakan Gizi Nasional

Evaluasi MBG sebagai Kunci Keberlanjutan Kebijakan Gizi Nasional

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunansumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanyapersoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadarsebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitasgenerasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasipelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh…
Negara Berkomitmen Jaga Kualitas Program MBG

Negara Berkomitmen Jaga Kualitas Program MBG

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis negara dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah persoalan gizi, stunting, ketimpangan akses pangan, serta kualitas kesehatan anak dan generasi muda, kehadiran MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas…
Evaluasi MBG Diperkuat, Program Gizi Nasional Disiapkan Lebih Akurat

Evaluasi MBG Diperkuat, Program Gizi Nasional Disiapkan Lebih Akurat

Jakarta – Pemerintah memperkuat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan gizi nasional berjalan lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran. Fokus utama evaluasi diarahkan pada ketepatan data penerima manfaat serta pengukuran dampak program dalam jangka menengah hingga panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, evaluasi MBG akan dilakukan dengan membandingkan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah program berjalan.…