FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA – Penanganan banjir dan longsor di berbagai wilayah Pulau Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah secara resmi memastikan bahwa upaya pemulihan telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat. Peralihan ini menjadi penanda kuat keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mengakselerasi pemulihan pascabencana secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan…

Jakarta – Pemerintah memastikan distribusi bantuan logistik pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatera terus berjalan optimal, termasuk menjangkau daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pihaknya memastikan distribusi logistik dan energi ke wilayah terdampak bencana di Sumatra terus berjalan dan dioptimalkan. “Untuk Aceh per hari ini kita lakukan 18 sorti udara dengan…

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR RI pada November lalu. Pemerintah menilai KUHAP baru sebagai terobosan…

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di ruang publik. KUHAP baru ini dipastikan disusun secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi pada penguatan hak asasi manusia serta keadilan hukum. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada…

Oleh : Rudi Hardianto Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP baru dirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, transparan,…

Oleh: Bara Winatha )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Pembaruan hukum acara pidana ini tidak sekadar menjadi konsekuensi logis dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Berbagai kalangan menilai KUHAP baru membawa paradigma yang lebih…

*) Oleh: Raka Prasetya Pemulihan Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritas pemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat…

Oleh : Andhika Rachma )* Di tengah fokus nasional pada pemulihan pascabencana di Aceh, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi separatisme yang memanfaatkan media sosial. Belakangan beredar video di platform TikTok dari akun @uncle.mus7 dan @bang_brewok yang diduga mengajak WNI di Malaysia menggalang dana untuk pembelian senjata bagi gerakan makar di Aceh. Pola ini menunjukkan upaya sistematis menyusupkan narasi konflik lama ke ruang digital, berpotensi…

Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh seiring meningkatnya distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Di tengah proses penanganan kemanusiaan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif dan terbebas dari segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Percepatan pemulihan tersebut menjadi salah satu hasil utama Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang melibatkan…

Jakarta — Pemerintah terus memacu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus penguatan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga. “Kerja sama dan semangat gotong royong antara…