FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tahun 2026 melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi untuk subsidi dan bansos mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.300 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 950 triliun pada tahun 2025.…

Jakarta — Belanja subsidi dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara APBN dioptimalkan untuk kehidupan masyarakat. “Belanja tersebut tidak digunakan untuk pembayaran gaji ASN, melainkan dialokasikan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bansos lainnya yang…

Oleh : Syamsul Huda )* Memasuki tahun anggaran 2026, kepastian pencairan bantuan sosial kembali menjadi perhatian luas publik. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berfluktuasi, peran negara dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi krusial. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, melainkan juga stimulus ekonomi yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu,…

Oleh : Zaki Walad )* APBN 2026 menegaskan kehadiran negara sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan. Dengan menempatkan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen kunci, pemerintah menunjukkan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Tantangan Ekonomi 2026 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Namun, menilai arah kebijakan fiskal 2026 Pemerintah merefleksikan pembacaan…

Oleh: Nurhidayah Shofuro *) Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kebijakan anggaran yang cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan skema pendanaan dan bantuan sosial…

Oleh : Putroe Siron )* Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk dilaksanakan sebagai operasi teknik berskala besar. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan pendangkalan sungai yang terjadi secara masif akibat bencana alam, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh guna mengembalikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik agar dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara serius, terencana, dan terukur. Presiden…

Oleh: Wahyu Gunawan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik. Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi proyek pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur.…

Oleh : Michelle Putri Santoso )* Berbagai apresiasi terus mengemuka terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis dinilai menjadi titik penting dalam upaya membangun industri nasional yang terintegrasi, mandiri, dan berdaya saing global. Langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga diyakini membawa efek berantai terhadap dunia pendidikan…