Danantara Fokuskan Investasi 2026 pada Proyek Produktif dan Penciptaan Kerja

Danantara Fokuskan Investasi 2026 pada Proyek Produktif dan Penciptaan Kerja

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menetapkan arah investasi 2026 dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja dan penguatan fondasi ekonomi sebagai prioritas utama. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Pendekatan tersebut menandai penguatan peran investasi negara yang tidak semata mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan manfaat sosial…
Danantara Petakan Investasi 2026, Targetkan Serapan Belasan Ribu Tenaga Kerja

Danantara Petakan Investasi 2026, Targetkan Serapan Belasan Ribu Tenaga Kerja

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai memetakan arah investasi tahun 2026 melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Lembaga pengelola investasi yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penciptaan belasan ribu lapangan kerja lewat proyek strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa peta jalan investasi Danantara Investment Management…
Kolaborasi Pemulihan Aceh Persempit Ruang Provokasi Separatis Pascabencana

Kolaborasi Pemulihan Aceh Persempit Ruang Provokasi Separatis Pascabencana

Banda Aceh – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah fokus pemulihan, sejumlah pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan simbol tersebut memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi…
Pemerintah Percepat Rehabilitasi Infrastruktur Aceh, Redam Isu Separatisme Pascabencana

Pemerintah Percepat Rehabilitasi Infrastruktur Aceh, Redam Isu Separatisme Pascabencana

Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dapat dinormalisasi. “Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol…
Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi…
Aceh Bangkit Bersama Pemerintah Menutup Ruang Separatisme

Aceh Bangkit Bersama Pemerintah Menutup Ruang Separatisme

Oleh: Cut Anggina Nurhayati* Aceh memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan satu pesan utama yang menguat di tengah masyarakat: menolak segala bentuk kebangkitan separatisme dan fokus membangun kembali kehidupan bersama. Di saat sebagian kecil pihak mencoba memunculkan simbol-simbol lama yang sarat muatan ideologis, arus utama masyarakat Aceh justru menunjukkan sikap berlawanan. Solidaritas sosial, kehadiran negara, dan kerja pemulihan yang nyata di lapangan menjadi jawaban paling…
OPM Langgar Nilai Kemanusiaan, Aparat Perkuat Stabilitas Keamanan

OPM Langgar Nilai Kemanusiaan, Aparat Perkuat Stabilitas Keamanan

PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun. Data Kepolisian Daerah Papua mencatat, sepanjang 2025 terjadi 104 kasus kekerasan bersenjata…
Negara Hadir Jaga Papua Tetap Aman, Kekejaman OPM Dinilai Ancaman Nyata Kemanusiaan

Negara Hadir Jaga Papua Tetap Aman, Kekejaman OPM Dinilai Ancaman Nyata Kemanusiaan

Timika – Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua terus dimaksimalkan di tengah dinamika yang ada. Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Papua dinilai berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang lebih kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih tenang meski tantangan keamanan masih terus dihadapi. Pendekatan yang humanis dan terintegrasi dengan tokoh masyarakat serta pemda menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan rasa aman…
Mengutuk Kekejaman OPM terhadap Warga Sipil di Papua

Mengutuk Kekejaman OPM terhadap Warga Sipil di Papua

Oleh : Loa Murib Kekerasan bersenjata yang terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menegaskan wajah kejam kelompok tersebut, terutama ketika warga sipil berulang kali menjadi korban utama. Sepanjang 2025, eskalasi kekerasan di Tanah Papua menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena sasaran tidak lagi terbatas pada aparat keamanan, melainkan juga masyarakat biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan OPM…
Mendukung Pemerintah Tindak Tegas Kekejaman OPM

Mendukung Pemerintah Tindak Tegas Kekejaman OPM

Oleh : yohanes Wandikbo )* Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi melalui kelompok kriminal bersenjata kembali menorehkan luka mendalam bagi Tanah Papua. Aksi kekerasan yang menyasar aparat keamanan dan warga sipil sepanjang 2025 menunjukkan pola teror yang sistematis, merusak rasa aman, serta menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah menunjukkan ketegasan yang berlandaskan hukum, sekaligus menguatkan pendekatan humanis agar masyarakat…