FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, terutama di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dampaknya terasa begitu dalam bagi masyarakat terdampak. Selain kerusakan infrastruktur, banyak rumah warga yang hancur, lahan pertanian tertimbun, dan fasilitas umum rusak parah. Namun, di tengah kesulitan ini, sebuah upaya inovatif yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menawarkan solusi yang sangat relevan, yakni…

Oleh: Welistian Putra )* Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, masyarakat menunjukkan sikap tegas untuk menjaga stabilitas dan menolak segala bentuk gangguan separatis. Fokus utama warga diarahkan pada proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi, sejalan dengan langkah pemerintah yang sejak awal bergerak cepat dan terukur. Kesadaran kolektif ini mencerminkan kedewasaan masyarakat Aceh dalam memandang bencana sebagai momentum memperkuat…

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam menangani dampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara terus menunjukkan hasil konkret di lapangan. Salah satu langkah strategis yang dinilai efektif adalah optimalisasi pemanfaatan kayu sisa bencana, khususnya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dari kawasan hulu. Kebijakan ini tidak hanya mencegah pemborosan sumber daya alam, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga terdampak, terutama untuk kebutuhan hunian sementara dan…

Jakarta – Pemulihan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akses jalan nasional di Sumatra Utara berangsur fungsional pascabencana yang melanda 12 kabupaten/kota. Laporan terakhir, seluruh 263 titik longsoran tebing telah ditangani. Selain itu, 14 dari 19 titik jalan putus telah kembali fungsional, seluruh 65 titik jalan amblas tertangani, tujuh titik jembatan…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mulai mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir yang melanda 3 Provinsi Sumatra dengan menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil karena UMKM dinilai sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang paling cepat menggerakkan kembali aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di daerah terdampak. Melalui kebijakan terintegrasi berupa aktivasi pasar rakyat, pembersihan sentra usaha, pembentukan klinik pendampingan UMKM,…

Oleh: Moudy Alfiani )* Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terus menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu instrumen kunci yang terbukti efektif adalah program sertifikasi usaha. Sepanjang 2025, ribuan pelaku UMKM di berbagai daerah telah memperoleh beragam sertifikasi, mulai dari legalitas usaha hingga sertifikasi halal. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing,…

Jakarta, – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Berdasarkan data terbaru, UMKM menyumbang sekitar 61,9% dari total PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, mencerminkan peran strategis sektor ini dalam penguatan perekonomian domestik. Pemerintah Indonesia, bersama berbagai pihak swasta dan lembaga, tengah…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Melalui penguatan kapasitas usaha dan percepatan digitalisasi, UMKM didorong untuk naik kelas agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar…

Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Berhasilnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamankan sekitar 70.000 ton batu bara ilegal hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, patut dipandang sebagai tonggak penting dalam penegakan hukum sektor energi nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi kekayaan alam dari praktik ilegal yang selama ini merugikan penerimaan negara dan…

Oleh: Yusuf Winarto* Pemerintah menatap tahun 2026 dengan target penerimaan negara yang semakin kuat, salah satunya melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan di sektor kehutanan dan pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, penertiban kawasan hutan, termasuk aktivitas sawit dan tambang ilegal, menjadi salah satu fokus penting pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan ini bukan hanya langkah…