FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menandatangani peresmian Program Sekolah Rakyat sebagai langkah menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Peresmian tersebut menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan formal berasrama dari jenjang SD hingga SMA dengan seluruh biaya ditanggung negara. Program tersebut…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Sekolah Rakyat yang menghadirkan pendidikan berkualitas untuk merangkul semua lapisan. Peluncuran program tersebut menandai keberpihakan pada kelompok rentan sekaligus pemutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia sejak usia sekolah. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah formal berasrama mulai jenjang SD hingga SMA dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung negara. Anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan, tempat tinggal,…

Oleh : Raditya Rahman) * Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat sebagai tonggak penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Peresmian tersebut menegaskan keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama bertahun-tahun berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan instrumen strategis pemutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat lahir dari…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Presiden meresmikan Sekolah Rakyat sebagai langkah tegas yang mengubah lanskap pendidikan Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai poros kebijakan. Peresmian tersebut menandai hadirnya negara secara nyata di tengah kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun berhadapan dengan keterbatasan akses pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai privilese, melainkan sebagai hak dasar yang dilindungi dan dipenuhi secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang…

Oleh: Pratiwi Anjani )* Apresiasi terhadap penanganan bencana di Aceh terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat seiring dengan semakin kuatnya kehadiran negara di wilayah terdampak. Di tengah situasi darurat akibat banjir dan tanah longsor, masyarakat Aceh menunjukkan sikap dewasa dan tegas dengan menolak segala bentuk narasi serta simbol separatisme yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Kesadaran kolektif ini tumbuh bersamaan dengan keyakinan bahwa pemulihan pascabencana…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga menghadirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. Ratusan batang kayu sisa bencana banjir yang telah tercatat kini membuka peluang bagi masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan. Awalnya, pada Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkuhan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol mengusulkan agar material batang…

Aceh – Pemerintah terus melakukan pembersihan serta penyaluran kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini difokuskan untuk memulihkan akses transportasi, lingkungan permukiman, serta mendukung percepatan rehabilitasi masyarakat terdampak, khususnya di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kayu-kayu yang sebelumnya terbawa arus banjir kini dikelola secara terencana dan terkontrol. Selain membersihkan sungai dan jalur akses yang…

Jakarta — Pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh dan Sumatra menunjukkan perkembangan signifikan setelah melalui masa gangguan akibat bencana alam dan cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Hingga saat ini, tingkat pemulihan layanan komunikasi dilaporkan telah mencapai hampir 98%. Menteri Komdigi, Meutya Hafid menyampaikan, percepatan pemulihan jaringan dilakukan bersama operator di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah bersama operator berkomitmen menjaga stabilitas jaringan hingga seluruh…

Oleh: Muhammad Raja )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai fase penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintah memandang berlakunya kedua undang-undang ini sebagai tonggak berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad, sekaligus sebagai fondasi kuat bagi…

Oleh: Bagus Surya )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai tonggak penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Pemerintah secara resmi mengakhiri ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan menggantikannya dengan kerangka hukum yang…