FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Naura Yuninda )* Pengelolaan aset negara terus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas aset strategis yang tersebar di berbagai sektor, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memainkan peran penting dalam memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Melalui pendekatan profesional dan tata kelola yang diperkuat, Danantara menjadi instrumen…

Jakarta - Kebijakan fiskal, moneter, dan peran Danantara dinilai menjadi trisula utama perekonomian Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat pada 2026. Dalam proyeksi terbarunya, Danantara melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen dengan dampak paling nyata karena diarahkan lebih pro-growth serta fokus pada penghapusan hambatan administratif guna mempercepat pencairan anggaran negara. Dari sisi moneter, Danantara memproyeksikan dampak kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan pada 2025 akan…

Jakarta – Upaya relokasi permanen dan percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatra terus menunjukkan progres nyata. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) mengakselerasi pendataan kerusakan, penyaluran bantuan, serta pembangunan hunian tetap agar warga terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas sosial ekonomi secara normal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama…

SUMBAR – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan mempercepat normalisasi Sungai Batang Sumpur di Kabupaten Tanah Datar dan Sungai Muara Pisang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Langkah strategis ini menjadi kunci utama dalam menekan risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Di Kabupaten Tanah Datar, Kementerian PU bersama Pemerintah Daerah…

Oleh : Andi Nugroho Sumatra, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, baru saja melewati periode yang penuh tantangan akibat rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Banjir bandang dan longsor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya ribuan rumah warga yang rusak dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi, tetapi juga jaringan…

Oleh : Putroe Siron )* Pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menunjukkan progres yang semakin nyata. Berbagai sektor strategis mulai dari jalan fungsional, sistem penyediaan air minum, hingga jaringan telekomunikasi berangsur pulih. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, serta perguruan tinggi menjadi kunci percepatan pemulihan, sekaligus menandai babak baru pembangunan kawasan terdampak yang lebih…

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung negara sepanjang tahun 2026. Dengan menanggung PPh Pasal 21, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan tertentu untuk mempertahankan pendapatan bersihnya, sehingga konsumsi tetap terjaga dan roda perekonomian nasional terus berputar. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran…

Jakarta — Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan strategis di bidang fiskal guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Melalui pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sepanjang tahun 2026, negara hadir memberikan stimulus langsung bagi pekerja, khususnya di sektor padat karya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan pembebasan PPh Pasal 21 tersebut resmi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…

Oleh : Siti Aisyah )* Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang resmi diberlakukan sepanjang 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global dan tantangan pemulihan daya beli domestik. Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan keberpihakan fiskal kepada pekerja dan dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat karya yang memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah kembali menegaskan peran kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan diposisikan sebagai langkah strategis untuk menggerakkan konsumsi domestik. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya beli pekerja formal, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dunia usaha, menekan risiko…