Program Magang Nasional Bantu Tekan Pengangguran Usia Produktif

Program Magang Nasional Bantu Tekan Pengangguran Usia Produktif

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan penyiapan tenaga kerja muda melalui Program Magang Nasional yang terbukti mampu meningkatkan kompetensi lulusan baru serta membuka jalan masuk ke dunia kerja. Sejumlah pihak menilai program ini menjadi instrumen strategis untuk menekan angka pengangguran usia produktif yang masih didominasi oleh fresh graduate. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai mampu…
Insentif UMKM dalam Paket Ekonomi 2026 Jaga Daya Beli dan Lapangan Kerja

Insentif UMKM dalam Paket Ekonomi 2026 Jaga Daya Beli dan Lapangan Kerja

Jakarta – Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan kelanjutan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan usaha. Salah satu instrumen utama yang kembali dilanjutkan adalah skema Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam Paket Ekonomi 2026 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di…
Pemerintah Terus Percepat Sertifikasi Dapur MBG, Dorong SPPG Berlabel Higienis

Pemerintah Terus Percepat Sertifikasi Dapur MBG, Dorong SPPG Berlabel Higienis

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat proses sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat, sejalan dengan besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana,…
Sertifikasi Higiene Jadi Standar Utama Program MBG, Pemerintah Pastikan Makanan Aman

Sertifikasi Higiene Jadi Standar Utama Program MBG, Pemerintah Pastikan Makanan Aman

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi higiene menjadi standar utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia MBG dinyatakan mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Penetapan…
Program MBG Terus Diperkuat, Sertifikasi Higiene Jadi Garansi Keamanan Bagi Peneriman Manfaat

Program MBG Terus Diperkuat, Sertifikasi Higiene Jadi Garansi Keamanan Bagi Peneriman Manfaat

Oleh: Yasir Gema Wirawan)* Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang. Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga…
Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Perkuat Standar Higienitas Dapur MBG

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Perkuat Standar Higienitas Dapur MBG

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek higienitas dapur sebagai fondasi utama keberlanjutan program. Sertifikasi higienis dapur MBG dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kesehatan penerima manfaat, serta membangun kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pemerintah memastikan bahwa setiap dapur yang terlibat dalam…
Distribusi PKH-BPNT Dipantau Ketat, Pemerintah Yakin Tepat Sasaran dan Akuntabel

Distribusi PKH-BPNT Dipantau Ketat, Pemerintah Yakin Tepat Sasaran dan Akuntabel

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026. Penyaluran bansos ini dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2026 dengan fokus utama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM). PKH dan BPNT merupakan program perlindungan sosial andalan pemerintah dalam meredam dampak tekanan ekonomi, khususnya…
Pemulihan Bencana Aceh Berjalan Cepat, Masyarakat Tolak Provokasi GAM dan Pilih Persatuan

Pemulihan Bencana Aceh Berjalan Cepat, Masyarakat Tolak Provokasi GAM dan Pilih Persatuan

Oleh Marlina Dwi Saputri )* Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh saat ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya bersikap dalam situasi krisis. Di tengah luka akibat bencana alam, Aceh telah menunjukkan wajah kedewasaan sosial dan politik. Proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan relatif kondusif karena didukung oleh kolaborasi lintas sektor serta kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan. Hal…
Pemerintah Pastikan Distribusi Bansos dan Logistik Korban Banjir Sumatra Tepat Sasaran

Pemerintah Pastikan Distribusi Bansos dan Logistik Korban Banjir Sumatra Tepat Sasaran

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui langkah cepat dan terukur dalam penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Di tengah situasi darurat yang menuntut respons sigap, pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dan logistik dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, tetapi juga pada percepatan pemulihan sosial…
Pemerintah Distribusi Logistik Hingga 13,75 Ton Bantu Warga Terdampak Banjir Sumatra

Pemerintah Distribusi Logistik Hingga 13,75 Ton Bantu Warga Terdampak Banjir Sumatra

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Melalui Pos Logistik (Poslog) Kualanamu, bantuan pangan dan nonpangan dengan total berat 13,75 ton telah disalurkan ke wilayah terdampak di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Distribusi bantuan tersebut dilakukan hingga Jumat, 9 Januari 2026, pukul 16.00 WIB, dengan seluruh pengiriman dilaksanakan melalui…