FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menegaskan penguatan integritas aparatur dan kepala daerah menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menggelar pembekalan antikorupsi di 10 wilayah sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Program pembekalan diawali melalui Rapat Koordinasi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum. Pencegahan melalui penguatan integritas aparatur menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memulai pembekalan antikorupsi bagi kepala daerah di sepuluh wilayah Indonesia merupakan strategi penting untuk…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tingkat daerah, upaya tersebut semakin strategis karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, penguatan integritas kepala daerah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Pemerintah terus…

Oleh: Hanan Alfawazi*) Keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan langsung dengan kesehatan jutaan penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, keputusan pemerintah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)…

Oleh: Aziz Rahman*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas…

JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa penerapan SLHS merupakan langkah yang tidak dapat ditawar…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi seluruh penyelenggara agar…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan domestik, langkah berani pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas presiden agar dapat berjalan optimal. “Salah satu…

*) Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat…