WEF 2026, Momentum Indonesia Tarik Investasi Hijau dan Industri Masa Depan

WEF 2026, Momentum Indonesia Tarik Investasi Hijau dan Industri Masa Depan

Oleh: Rivka Mayangsari *) World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menandai fase penting diplomasi ekonomi Indonesia di tengah pergeseran arah investasi global. Forum bergengsi tersebut menjadi panggung strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan industri masa depan di kawasan Asia Tenggara. Partisipasi aktif delegasi Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memperlihatkan keseriusan negara memanfaatkan momentum global guna…
Lahan Perhutanan Sosial Disiapkan untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat

Lahan Perhutanan Sosial Disiapkan untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial. Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan pada tahap awal untuk pengembangan hilirisasi perkebunan. Lahan tersebut akan…
Hilirisasi Perkebunan Rakyat Didorong, Nilai Tambah Petani Jadi Fokus

Hilirisasi Perkebunan Rakyat Didorong, Nilai Tambah Petani Jadi Fokus

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi perkebunan rakyat sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi kawasan perhutanan sosial untuk mendukung pengolahan komoditas perkebunan berbasis masyarakat. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial yang akan dikembangkan untuk mendukung hilirisasi perkebunan. Tahap awal…
Hilirisasi Perkebunan Tegaskan Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Hilirisasi Perkebunan Tegaskan Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Oleh: Alexander Royce*) Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasi menawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintahan saat…
Hilirisasi Perkebunan Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

Hilirisasi Perkebunan Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani. Salah satu penyebab utamanya adalah pola pembangunan perkebunan yang masih…
Hak Tersangka dan Korban Kini Lebih Terlindungi di KUHP dan KUHAP Baru

Hak Tersangka dan Korban Kini Lebih Terlindungi di KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, negara secara resmi menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Reformasi ini tidak hanya memperbarui norma hukum yang telah berlaku puluhan tahun, tetapi…
KUHP–KUHAP Baru Jadi Jawaban atas Tuntutan Keadilan dalam Penegakan Hukum

KUHP–KUHAP Baru Jadi Jawaban atas Tuntutan Keadilan dalam Penegakan Hukum

Jakarta – Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional sekaligus jawaban atas kebutuhan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi baru ini diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menegaskan bahwa KUHP dan KUHAP baru membawa banyak…
KUHP dan KUHAP Baru Usung Harapan Reformasi Hukum Pidana

KUHP dan KUHAP Baru Usung Harapan Reformasi Hukum Pidana

Oleh : Achmad G. Tahun 2026 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah melalui proses panjang revisi dan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Langkah ini menandai berakhirnya dominasi hukum pidana warisan kolonial dan menjadi tonggak awal reformasi sistem penegakan hukum pidana yang lebih modern,…
KUHP dan KUHAP Baru: Tonggak Keadilan Progresif dalam Hukum Pidana Nasional

KUHP dan KUHAP Baru: Tonggak Keadilan Progresif dalam Hukum Pidana Nasional

*) Oleh : Dennis Satya Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada 2 Januari 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda dan menggantinya dengan produk hukum yang dirancang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Momentum ini…
Pemerintah Prioritaskan Rehabilitasi Hunian Nakes dan Warga Pascabencana Sumatra

Pemerintah Prioritaskan Rehabilitasi Hunian Nakes dan Warga Pascabencana Sumatra

ACEH TAMIANG – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra, dengan fokus awal pada perbaikan rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak banjir. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa pemulihan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa keputusan memprioritaskan hunian nakes muncul karena kondisi tempat tinggal mereka…