Pemerintah Intensifkan Trauma Healing di Pengungsian Pascabencana Sumatra

Pemerintah Intensifkan Trauma Healing di Pengungsian Pascabencana Sumatra

Aceh – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus mengintensifkan upaya pemulihan psikososial bagi anak-anak di pengungsian pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Penanganan ini dipandang krusial mengingat anak-anak mencapai sekitar 36 persen dari total pengungsi, sehingga pemulihan tidak boleh berhenti pada pemenuhan bantuan logistik semata. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa rehabilitasi mental dan sosial anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Wakil…
Pemerintah Terima Kritik dan Unggahan Menu MBG Jadi Bentuk Partisipasi Publik

Pemerintah Terima Kritik dan Unggahan Menu MBG Jadi Bentuk Partisipasi Publik

Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial. Hal ini berlaku…
Pengawasan MBG Libatkan Publik, Pemerintah Dorong Transparansi

Pengawasan MBG Libatkan Publik, Pemerintah Dorong Transparansi

Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial, baik menu yang dinilai…
Sekolah Rakyat Wujud Nyata Ikhtiar Negara Memutus Kemiskinan

Sekolah Rakyat Wujud Nyata Ikhtiar Negara Memutus Kemiskinan

Oleh : Antonius Googie)* Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklus keterbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial…
Swasembada Energi, Agenda Strategis Kedaulatan Bangsa

Swasembada Energi, Agenda Strategis Kedaulatan Bangsa

Oleh: Alexander Royce*) Isu swasembada energi kembali mengemuka sebagai salah satu agenda strategis nasional di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi dunia, serta meningkatnya kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas sosial. Pemerintahan saat ini menempatkan swasembada energi sebagai prioritas kebijakan, sejalan dengan visi besar memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada…
Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Siapkan Kolaborasi Perguruan Tinggi

Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Siapkan Kolaborasi Perguruan Tinggi

Jakarta – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2026, pemerintah menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran, tata kelola program, serta keberlanjutan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak dari…
Pemerintah Akselerasi Swasembada Energi Nasional

Pemerintah Akselerasi Swasembada Energi Nasional

Jakarta – Pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi penanda penting dalam mempercepat agenda swasembada energi nasional. Momentum ini menegaskan komitmen negara untuk memperkuat tata kelola energi, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan ketahanan energi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan DEN bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada energi nasional, termasuk mendukung percepatan program kelistrikan dan transisi energi. Secara teknis,…
Presiden Prabowo Percepat Swasembada Energi Lewat Penguatan Dewan Energi Nasional

Presiden Prabowo Percepat Swasembada Energi Lewat Penguatan Dewan Energi Nasional

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat agenda swasembada energi nasional melalui penguatan peran Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai forum strategis perumusan kebijakan energi jangka panjang. Langkah ini ditempuh guna memastikan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri secara optimal dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian…
Sekolah Rakyat Dipercepat, Pemerintah Pastikan Anak Rentan Tak Putus Sekolah

Sekolah Rakyat Dipercepat, Pemerintah Pastikan Anak Rentan Tak Putus Sekolah

Jakarta — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan tetap memperoleh hak pendidikan. Program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bermutu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan keputusan besar negara demi masa depan generasi muda.…
RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Lindungi Publik di Era Perang Digital

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Lindungi Publik di Era Perang Digital

Oleh : Antonius Utama* Di tengah derasnya arus informasi digital, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa penyebaran konten tidak akurat dan narasi manipulatif yang memengaruhi opini publik. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah menyiapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dan kepentingan nasional dari ancaman informasi lintas negara, sekaligus menjawab kompleksitas risiko di era digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta…