FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Salsabila Ayudya )* Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Pembangunan saat ini…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target penurunan kemiskinan nasional dapat tercapai secara optimal. Kementerian Sosial (Kemensos)…

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional tahun 2027. Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0–6,5…

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen sampai 6,5 persen. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai…

Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar mereka. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada…

Oleh : Rivka Mayangsari *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui program ini, jutaan anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan angka stunting dan masalah gizi di berbagai daerah. Seiring dengan semakin…

JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola program semakin baik, transparan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan melalui audit total terhadap seluruh dapur MBG dan penataan ulang sistem operasional selama masa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG…

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati…

Oleh: Siti Aulia Putri* Keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah patut mendapat apresiasi. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), semakin banyak masyarakat yang berhasil memiliki hunian layak dengan cicilan terjangkau. Bahkan, sepanjang tahun terakhir, berbagai kebijakan sektor perumahan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penyaluran rumah subsidi dan tingginya antusiasme generasi muda untuk memiliki rumah pertama mereka. Badan Pengelola…

Oleh: Indah Puspitasari* Upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran rumah subsidi sepanjang 2026 mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau. Kehadiran skema pembiayaan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala…