Uncategorized

Jakarta – Komitmen pemerintah untuk menjaga supremasi sipil kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang terangkum dalam tuntutan 17+8. Prinsip ini menempatkan kendali negara di tangan sipil yang mendapat mandat rakyat, sementara militer difokuskan pada tugas pertahanan. Sikap tersebut diapresiasi luas sebagai bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi dan tanda kedewasaan demokrasi Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyebut pernyataan…

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan ini menjadi respons atas aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam tuntutan 17+8, termasuk tiga poin penting yang diarahkan kepada TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa TNI menghormati aspirasi rakyat, termasuk yang secara langsung ditujukan kepada institusinya. “TNI menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil.…

Oleh : Pratama Yudha )* Pemerintah memandang aspirasi rakyat yang terhimpun dalam tuntutan 17+8 sebagai wujud nyata partisipasi demokratis. Tiga poin tuntutan yang ditujukan khusus kepada TNI menjadi perhatian serius untuk memastikan bahwa supremasi sipil tetap menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menegaskan arah kebijakan melalui TNI, pemerintah menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tumbuh dalam kerangka hukum yang kokoh, serta menjamin bahwa aspirasi masyarakat…

Oleh : Ni Putu Ayu Ratih )* Gelombang aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 menjadi salah satu momentum penting bagi bangsa ini untuk kembali menegaskan arah demokrasi. Di antara berbagai isu yang mengemuka, salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah penegakan supremasi sipil. Prinsip ini menegaskan bahwa kendali negara harus senantiasa berada di tangan sipil yang mendapat mandat langsung dari rakyat, sementara militer…

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang tergabung dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Upaya ini ditandai dengan langkah konkret membuka lebih banyak lapangan kerja baru melalui kebijakan lintas sektor, sebagai respons terhadap kebutuhan publik yang mendesak. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menjadi momentum penting dalam mengkonsolidasikan strategi tersebut. Pertemuan dipimpin…

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan respon terhadap aspirasi 17+8. Pada poin 16 disebutkan bahwa masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak. Hal tersebut langsung direspon cepat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikutip dari akun sosial media Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo mengumpulkan…

Oleh: Astrid Widia )* Pemerintah terus menunjukkan bahwa suara rakyat melalui 17+8 tidak dibiarkan bergema tanpa jawaban. Komitmen untuk memperluas lapangan kerja ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan lintas sektor yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinetnya. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan aspirasi publik sebagai prioritas. Ia menekankan bahwa…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggapi aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan 17+8. Suara rakyat yang menuntut keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan direspons dengan langkah konkret, yaitu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai masih terbatasnya kesempatan kerja, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih…

Oleh: Shafwa Nuraini )* Gelombang protes yang terus memanas di Nepal menjadi sorotan internasional. Ribuan massa di Kathmandu turun ke jalan, bahkan sampai membakar gedung parlemen hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya. Kericuhan di Nepal berawal dari kebijakan pemerintah setempat yang sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram, dengan dalih mencegah hoaks, ujaran kebencian, serta penipuan…

Oleh: Reyhan Alfarizi )* Dinamika politik global dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bagaimana isu lintas negara sering kali dijadikan bahan untuk memprovokasi masyarakat di tempat lain. Situasi ini semakin terasa ketika gejolak di satu negara dengan cepat mendapat sorotan publik internasional dan bahkan memengaruhi persepsi di Negara Tetangga. Dalam konteks ini, Indonesia perlu bersikap waspada agar tidak terjebak pada pola provokasi yang sengaja diciptakan pihak-pihak…