Semakin Tegas Berantas Judi Daring, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

Semakin Tegas Berantas Judi Daring, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmen tegas dalam memberantas praktik Judi Daring yang kian meresahkan masyarakat. Sebagai respons atas meningkatnya jumlah kasus serta dampak sosial yang ditimbulkannya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat penyusunan regulasi yang lebih ketat guna memberantas perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang akan menjadi payung hukum…

Waspada Narasi Provokatif Terkait RUU Polri Ganggu Stabilitas Nasional

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam beberapa waktu terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali mencuat ke permukaan. Rencana revisi ini mengundang perhatian publik, terutama karena beberapa poin yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengubah wajah institusi Polri secara signifikan. Di tengah dinamika politik yang kian kompleks, masyarakat perlu mewaspadai potensi provokasi yang menyertai wacana ini. Wacana…

Revisi UU TNI: Langkah Strategis Menuju TNI yang Profesional dan Modern

Oleh : Farhan Farisan )* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 lalu. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional dan menyesuaikan peran TNI dengan dinamika perkembangan zaman. Revisi ini tidak hanya memperjelas batasan tugas TNI, tetapi juga membuka peluang bagi prajurit…

Pembahasan Revisi UU Polri Dipastikan Berlangsung Terbuka dan Transparan

Wacana pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masih terus bergulir, meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait perubahan regulasi tersebut. Ketua DPR, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Puan menegaskan, apabila ada Surpres yang beredar di publik, itu bukan Surpres…

Memahami Tujuan dan Makna Revisi UU TNI

Oleh : Winda Amalia )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika geopolitik global maupun domestik, revisi UU ini dinilai penting untuk menyesuaikan peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, di tengah pembahasan ini, muncul pula berbagai opini dan provokasi yang berpotensi menyesatkan publik. Oleh…

Tolak UU TNI, Pemerintah Persilakan Publik Tempuh Jalur Hukum

Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra, masyarakat maupun lembaga yang merasa ada ketentuan dalam UU tersebut…

DPR: Pembahasan RUU Polri Terbuka dan Libatkan Banyak Tokoh

Jakarta – Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi atau berspekulasi terkait beredarnya Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri di media sosial. Menurutnya, hingga saat ini DPR belum menerima…

Tak Ada Surpres, Pembahasan Resmi RUU Polri Belum Dimulai

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) di DPR RI periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan atas desakan untuk segera membahas RUU tersebut. Puan juga memastikan bahwa DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Polri dari pemerintah, sehingga pembahasan belum bisa dimulai. Menurutnya, tanpa Surpres…
Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah Buktikan Diplomasi Proaktif Indonesia

Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah Buktikan Diplomasi Proaktif Indonesia

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah pada April 2025 menandai babak baru dalam diplomasi luar negeri Indonesia yang lebih aktif dan strategis. Lawatan ke lima negara yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran lebih besar di panggung geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.…
Pemerintah Tingkatkan Serapan Gabah Dari Petani

Pemerintah Tingkatkan Serapan Gabah Dari Petani

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui peningkatan produksi padi serta penyerapan gabah petani secara maksimal. Langkah ini diwujudkan dengan menggenjot Luas Tambah Tanam (LTT) hingga mencapai 1,6 juta hektare (Ha), serta pengawasan ketat terhadap harga dan distribusi gabah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa strategi pemerintah akan difokuskan pada percepatan tanam dan pemantauan harian terhadap LTT guna…