Pemerintah Gencarkan Penegakan Hukum, Selebgram Diminta Tolak Promosi Judol

Pemerintah Gencarkan Penegakan Hukum, Selebgram Diminta Tolak Promosi Judol

Jakarta - Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas perjudian online kembali menyasar akun-akun selebgram terkenal yang terbukti mempromosikan aktivitas ilegal ini.   Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Molly Prabawaty, menegaskan langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang semakin marak di ruang digital.   Tiga akun Instagram yang diblokir Kemkomdigi adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut,…
Waspada Bahaya Judi Online yang Menjerat Masyarakat dan Anak-Anak

Waspada Bahaya Judi Online yang Menjerat Masyarakat dan Anak-Anak

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan data mengejutkan terkait maraknya judi online di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak empat juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian daring, termasuk 80 ribu di antaranya adalah anak-anak.   “Yang lebih parah lagi, pemain judi online ini dari semua pemakai internet di Indonesia ada empat juta orang yang bermain judi online setiap harinya, termasuk 80…
Judi Online Datangkan Ancaman Serius bagi Generasi Muda Indonesia

Judi Online Datangkan Ancaman Serius bagi Generasi Muda Indonesia

Oleh: Laras Indah Sari )* Judi online (judol) kini menjadi ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar empat juta pengguna internet di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Aktivitas…
Peran Masyarakat Kunci dalam Mendukung Penanggulangan Bahaya Narkoba di Lingkungan Lokal

Peran Masyarakat Kunci dalam Mendukung Penanggulangan Bahaya Narkoba di Lingkungan Lokal

JAKARTA - Ancaman narkoba terus menjadi masalah serius yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, dan komunitas. Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya narkoba.   Dalam mendukung program pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Polsek Tanjung Redeb menggelar sosialisasi bertajuk “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” di Aula Kelurahan Tanjung Redeb, Jalan Mangga 1.  …
Bersatu Melawan Narkoba Demi Indonesia Lebih Baik

Bersatu Melawan Narkoba Demi Indonesia Lebih Baik

Oleh : Alexander Yosua Galen )*   Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perjuangannya melawan narkoba. Perang ini bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Narkoba telah merusak kehidupan banyak orang, mengancam masa depan generasi muda, dan mengganggu stabilitas sosial. Upaya pemberantasan narkoba harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, dengan komitmen dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga sektor swasta.…
Pasca Pilkada, Pemerintah Dorong Penguatan Persatuan di Daerah

Pasca Pilkada, Pemerintah Dorong Penguatan Persatuan di Daerah

Samarinda - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur memastikan stabilitas politik di daerah tetap aman pasca penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.   Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat di beberapa daerah.   “Tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah seperti di Mahakam Ulu dan Kutai Barat mencapai di atas…
Pasca Pilkada, Kepemimpinan Baru Diharapkan Percepat Reformasi Ekonomi

Pasca Pilkada, Kepemimpinan Baru Diharapkan Percepat Reformasi Ekonomi

Oleh: Saki Ananta )*   Pasca Pilkada serentak 2024, harapan besar mengemuka bahwa kepemimpinan baru di berbagai daerah dapat mempercepat reformasi ekonomi. Momentum ini dianggap strategis untuk menciptakan kebijakan yang inovatif, sesuai dengan tantangan lokal maupun global. Pemimpin yang baru terpilih diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menilai…
Ekonom Sambut Positif PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah

Ekonom Sambut Positif PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah

Jakarta - Ekonom menyambut positif keputusan pemerintah yang hanya menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang-barang mewah. Kebijakan ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi potensi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.   Chief Economist Permata Bank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede memandang, kebijakan PPN 12 persen yang hanya diberlakukan untuk barang mewah mencerminkan…
Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

Oleh: Andika Pratama )* Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 2025. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kenaikan PPN ini hanya untuk barang-barang dan jasa yang tergolong mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus melindungi daya beli masyarakat luas. Barang…
Proyek Berkelanjutan di IKN, Bangun Kota dengan Konsep Inklusif

Proyek Berkelanjutan di IKN, Bangun Kota dengan Konsep Inklusif

Oleh: Samantha Rozak *) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian utama dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Upaya mewujudkan Nusantara sebagai kota berkelanjutan dan inklusif tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke IKN pada November 2024, sejumlah aspek penting dalam pembangunan ini kembali ditekankan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan transparansi dan tata kelola yang baik.…