Nasional

Jakarta – Kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Langkah ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengamat dan pejabat pemerintah yang menilai strategi tersebut sebagai solusi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan utama Indonesia dapat dipenuhi…

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki strategi kuat dalam mencapai swasembada beras dan ketahanan pangan nasional. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, optimistis bahwa dengan alokasi anggaran yang tepat dan pengelolaan sumber daya yang baik, target ini dapat terealisasi secara berkelanjutan. “Fokus pemerintah pada peningkatan produktivitas padi, dukungan Kementerian Pertanian, serta optimalisasi subsidi pupuk dan benih akan menjadi kunci…

Oleh : Dhita Karuniawati )* Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkam swasembada pangan nasional di era pemerintahannya. Target swasembada pangan yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih diproyeksikan lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, Indonesia tidak akan melakukan importasi beras, jagung, hingga garam. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, swasembada pangan adalah kunci ketahanan…

*Oleh: Daffa Aula Pemerintah terus bergerak untuk mewujudkan cita-cita besar yakni membangun ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjadi swasembada pangan. Pemerintah yakin bahwa swasembada pangan bisa di capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet pada Rabu 22 Januari 2025 di Jakarta. Presiden Prabowo menegaskan swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu dekat.…

JAKARTA — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dosen dengan menyiapkan strategi efektif untuk pembayaran tunjangan kinerja (Tukin). Anggaran sebesar Rp 2,5 triliun telah disetujui dan tinggal menunggu finalisasi regulasi untuk segera direalisasikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan bahwa pengajuan anggaran Tukin tersebut telah disampaikan ke DPR. Selain itu, harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanisme pembayaran telah selesai…

JAKARTA — Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dosen dengan menyiapkan skema terbaik untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, termasuk pengajuan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun ke DPR serta penyelesaian harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar pencairan tunjangan tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa pencairan tukin membutuhkan kerja sama lintas kementerian. “Ini bukan…

Oleh : Elisabeth Titania Dionne )* Pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan tenaga pendidik dengan menyusun strategi terbaik untuk pembayaran tunjangan dosen. Langkah konkret telah dilakukan melalui pengajuan anggaran sebesar Rp2,5 triliun ke DPR, serta penyelesaian harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) yang kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada pemenuhan hak dosen,…

Oleh : Safira Tri Ningsih )* Pemerintah menegaskan bahwa pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN tetap berpedoman pada mekanisme yang berlaku. Langkah-langkah administratif telah dilakukan secara bertahap guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai regulasi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber, terutama yang menyangkut keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran tunjangan tersebut. Sebagai bagian dari upaya memastikan kesejahteraan dosen,…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait distribusi LPG 3 Kg. Dalam langkah konkret, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 Kg secara parsial guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses mudah terhadap bahan bakar bersubsidi tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons…

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membatalkan aturan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Keputusan ini diambil setelah pemerintah merespons keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa instruksi tersebut dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat tetap dapat membeli LPG 3 kg melalui pengecer.…