Tolak Aksi Indonesia Gelap Jilid 2, Pemerintah Sedang Bekerja untuk Rakyat

Tolak Aksi Indonesia Gelap Jilid 2, Pemerintah Sedang Bekerja untuk Rakyat

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas negara, menanggapi berbagai spekulasi dan gerakan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan politik Indonesia. Terkait dengan isu “Indonesia Gelap Jilid 2”, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar para mahasiswa lebih jeli dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada sama sekali…
Koperasi Desa Merah Putih Dukung MBG dan Pastikan Gabah Petani Terserap Maksimal

Koperasi Desa Merah Putih Dukung MBG dan Pastikan Gabah Petani Terserap Maksimal

Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi nyata dalam memastikan kesejahteraan petani dengan menjamin penyerapan hasil panen mereka serta mendukung program makan bergizi gratis MBG. Dengan perannya yang strategis, koperasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Selama ini, banyak petani menghadapi tantangan besar terkait harga jual gabah yang fluktuatif, terutama saat panen raya.…

Koperasi Desa Merah Putih Lindungi Masyarakat dari Rentenir

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah pedesaan. Inisiatif ini bertujuan untuk memutus mata rantai distribusi barang yang tidak adil serta melindungi warga dari praktik rentenir dan pinjaman online yang kerap menjerat mereka. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa selama ini banyak masyarakat di desa kesulitan mendapatkan…
Koperasi Desa Merah Putih Solusi Pemerintah untuk Memerangi Pinjol dan Tengkulak

Koperasi Desa Merah Putih Solusi Pemerintah untuk Memerangi Pinjol dan Tengkulak

Oleh : Ridwan Putra Khalan )* Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi konkret yang dirancang pemerintah untuk memerangi praktik pinjaman online ilegal dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat desa dalam lingkaran utang berkepanjangan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dengan memberikan akses permodalan yang lebih adil, transparan, serta berbasis gotong royong. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online dan…
Koperasi Desa Merah Putih Wujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

Koperasi Desa Merah Putih Wujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat

Jakarta – Pemerintah tengah merancang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi pedesaan. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa koperasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi warga desa dalam meningkatkan penghasilan dan mengurangi kemiskinan. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. “Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk…
Tegas, Pemerintah Gencarkan Pemblokiran Situs Terkait Judi Online

Tegas, Pemerintah Gencarkan Pemblokiran Situs Terkait Judi Online

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah tegas dengan memblokir situs digitaloceanspaces.com setelah ditemukan konten judi online pada beberapa subdomain. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital yang sehat dan bebas dari aktivitas ilegal. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pemutusan akses dilakukan setelah adanya laporan dari sistem pengaduan kementerian mengenai keberadaan konten perjudian…
Pemerintah Antisipasi Dampak PHK dengan Langkah Strategis

Pemerintah Antisipasi Dampak PHK dengan Langkah Strategis

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan berbagai langkah strategis guna melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah disiapkan untuk memastikan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan perlindungan yang optimal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkuat untuk memberikan perlindungan finansial, pelatihan kerja, dan bantuan penempatan kerja baru bagi pekerja terdampak. Program ini dirancang…
Pemerintah Optimis Industri Nasional Mampu Cegah PHK dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah Optimis Industri Nasional Mampu Cegah PHK dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Jakarta – Di tengah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor, pemerintah menegaskan bahwa industri nasional masih berada dalam kondisi yang kuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kinerja industri dalam negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari naiknya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari 2025 yang mencapai 53,6, meningkat dibanding Januari 2025 yang berada di…
Pemerintah Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan, Media Perlu Sajikan Info Valid

Pemerintah Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan, Media Perlu Sajikan Info Valid

Oleh : Krishna Aditya Nugraha Di tengah berbagai isu yang berkembang, narasi tentang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia perlu dilihat secara lebih jernih. Faktanya, data dan langkah konkret yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Perekonomian nasional tetap stabil, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru serta perlindungan tenaga kerja.…
Presiden Prabowo Gaspol Program 3 Juta Rumah Gandeng Swasta dan Perbankan

Presiden Prabowo Gaspol Program 3 Juta Rumah Gandeng Swasta dan Perbankan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah. Besarnya kebutuhan dana dan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa angka backlog perumahan tinggi yakni sebesar 12,7 juta unit berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2023. “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu,…