EKONOMI

Oleh: Andy Satriawan )*   Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan berbagai program strategis. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat keuangan negara untuk mendanai berbagai proyek prorakyat dan…

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen (kenaikan 1% dari sebelumnya) pada tahun 2025. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung realisasi berbagai program Quick Win Presiden Prabowo Subianto, yang membutuhkan pembiayaan signifikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini…

Oleh: Satria Wicaksono )*   Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama kelompok ekonomi…

  Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sejumlah langkah strategis, termasuk Paket Stimulus Ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, serta dunia usaha. “Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan daya saing usaha melalui…

Oleh : Aristika Utami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks inilah, investasi pada sektor UMKM menjadi sangat krusial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor UMKM di Indonesia merupakan…

Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyebut kenaikan sebesar 1 persen ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dengan dampak minimal terhadap…

Oleh: Aryo Setiadi )*   Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah berharap, dengan penyesuaian tarif PPN ini, potensi penerimaan negara dapat…

Oleh : Devi Putri Anjani )*   Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan dan menjadi perhatian publik. Dengan capaian 96% untuk Tahap 1 per Desember 2024, langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan visi besar menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan sentuhan positif terhadap percepatan proyek ini. Harapannya,…

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan akan tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa berbagai program sosial dan subsidi tetap akan berjalan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. “Manfaat yang tetap diterima masyarakat antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT),…

Jakarta – Pemerintah resmi melaksanakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Menteri Koordinator…