BERITA TERBARU

Oleh: Ditya Prasmana *) Pembangunan nasional yang berkeadilan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan sejauh mana kebijakan negara mampu menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan rakyat, yaitu hunian yang layak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi besar mengenai ekonomi kerakyatan kini bermanifestasi dalam langkah-langkah konkret yang progresif. Salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah integrasi kebijakan perumahan dengan pemberdayaan sektor Usaha…

Jakarta – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mengawal langsung percepatan program pembangunan rumah bersubsidi di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. “Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan,”…

Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program 100 rumah subsidi tanpa uang muka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sejumlah wilayah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan fasilitas DP gratis, tetapi juga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan suku bunga kredit hanya 5 persen. Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan…

Oleh : Gavin Asadit )* Ramadan 1447 Hijriah yang tengah dijalani umat Islam Indonesia pada Februari – Maret 2026 hadir dalam suasana sosial yang dinamis. Sejak pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026 melalui Sidang Isbat yang melibatkan para ahli falak, perwakilan ormas Islam, dan lembaga terkait, umat Islam di berbagai daerah mulai menunaikan ibadah puasa dengan penuh khidmat. Sebagian kelompok masyarakat memulai…

Oleh: Kumaidi Masamper* Ramadan 1447 H/2026 M kembali hadir sebagai bulan yang dinanti, bukan hanya karena nilai spiritualnya, tetapi juga karena daya transformasinya bagi kehidupan kebangsaan. Dalam konteks nasional, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah personal, melainkan ruang penguatan komitmen kolektif untuk menjaga harmoni sosial dan memperkokoh persatuan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Di tengah tantangan global, fluktuasi ekonomi, serta derasnya…

Jakarta – Semangat persatuan dan harmoni antarumat beragama menguat di Ibu Kota Nusantara dalam kunjungan kerja Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di Masjid Negara IKN. Momentum Ramadan 1447 Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai ruang konsolidasi nilai kebangsaan di tengah dinamika sosial yang kerap diwarnai polarisasi. Kehadiran Menteri Agama menegaskan bahwa pembangunan Nusantara beriringan dengan penguatan toleransi, pelayanan publik, serta pembentukan ekosistem…

Jakarta – Memasuki bulan suci Ramadan, berbagai elemen masyarakat menguatkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Bulan Ramadan diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat untuk menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas sosial selama Ramadan. Ia mengingatkan teladan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi…

*) Oleh : Alfian Ferry Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang dan kemampuan belajar mereka. Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, kehadiran MBG dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang konkret…

Oleh: Yudhistira Wijaya Pemerintah bersama DPR RI telah memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pencatatan dalam fungsi pendidikan lebih merupakan pendekatan klasifikasi anggaran, mengingat program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas peserta didik melalui pemenuhan gizi. Dengan demikian, MBG justru diposisikan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan yang holistik. Dalam struktur anggaran terbaru, alokasi pendidikan tetap utuh…

Jakarta – DPR RI menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dituduhkan dalam gugatan terhadap APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi X DPR memastikan hingga kini tidak menemukan adanya alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk membiayai program tersebut. Gugatan diajukan guru honorer asal Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam…