BERITA TERBARU

Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua. “Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan langkah yang tegas namun terukur untuk menjaga keamanan dan ketertiban…

Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan dan persatuan bangsa. Kementerian…

Oleh : Abraham Tekege )* Aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Serangan terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 16 warga sipil, mencerminkan wajah kekerasan yang tidak bisa lagi ditoleransi. Ini bukan sekadar insiden kekacauan, melainkan bentuk nyata dari terorisme domestik yang wajib dilawan dengan…

Oleh: Dewi Puteri* Pemerintah menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun masa depan bangsa melalui peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan visioner yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dari akarnya. Program ini bukan sekadar wujud perhatian terhadap sektor pendidikan, melainkan juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas. Dengan pendekatan menyeluruh, yaitu gratis, berasrama, dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi…

Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan publik karena dinilai mempertegas tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum tanpa mengubah secara signifikan peran institusional mereka. RUU ini telah mendapat surat presiden (surpres) dan secara resmi masuk dalam agenda legislatif. Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama DPR. Rapat…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam membahas…

Oleh: Saiful Bahri *) Rencana pembaruan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat dukungan luas dari masyarakat. Langkah pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan manusiawi. Publik menyambut positif proses yang sedang berjalan, terutama karena pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya melibatkan internal…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pembaruan hukum merupakan keniscayaan dalam sistem negara hukum yang dinamis dan berkeadaban. Salah satu agenda penting yang kini tengah bergulir adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini hadir bukan semata sebagai revisi teknis, melainkan sebagai langkah strategis dalam memastikan profesionalisme aparat penegak hukum (APH) serta perlindungan hak asasi…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui langkah nyata. Salah satu inisiatif strategis yang kini mulai dijalankan adalah pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada 2025. Program ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi masyarakat miskin di seluruh penjuru negeri. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pembangunan ratusan Sekolah Rakyat ini…

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan upaya pemberantasan judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga meretakkan keharmonisan keluarga, mengganggu pendidikan anak-anak, hingga memicu meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah. Data yang dirilis oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 kasus perceraian di Indonesia secara langsung berkaitan dengan judi daring. Bahkan, anak-anak usia sekolah dasar pun…