BERITA TERBARU

Oleh: Ratna Soemirat Judi daring di platform digital kian marak dan mengancam generasi muda sebagai pengguna terbesar media sosial. Tak hanya merusak moral dan ekonomi, aktivitas ilegal ini juga memicu tindak kriminal, termasuk korupsi. Pemerintah, swasta, dan platform digital pun terus bersinergi memperkuat langkah pemberantasan. Kasus terbaru datang dari Bengkulu, di mana tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan…

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan akan menghentikan peredaran produk Minyakita yang tidak sesuai takaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan di lapangan menunjukkan adanya produk minyak goreng subsidi tersebut dijual dengan volume atau berat tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.   Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai bergerak menarik produk minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah,…

Oleh : Rivka Mayangsari*)   Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku kecurangan yang merugikan masyarakat. Baru-baru ini, aparat kepolisian bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil membongkar praktik pemangkasan takaran minyak goreng kemasan MinyaKita yang dilakukan oleh PT Jaya Batavia Globalindo. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga serta kualitas minyak goreng bersubsidi.   Polres Metro Jakarta Barat…

Oleh: Niken Dian Safitri (* Proses rekrutmen dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang optimal. Dalam upaya mempercepat pengangkatan CASN formasi 2024, pemerintah pusat bersama legislatif dan pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan dan koordinasi strategis. Menteri…

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat birokrasi melalui percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Kebijakan ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner pemerintah yang tidak hanya fokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan publik yang unggul dan modern. Langkah strategis ini telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak dan membuktikan bahwa pemerintah berada di garis depan…

Jakarta – Pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan atas upaya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, mengatakan pengangkatan CASN akan dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK akan diangkat pada Oktober 2025.   Keputusan ini…

Jakarta – Pemerintah tetap berkomitmen dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memastikan bahwa pengangkatan CASN dapat dilakukan pada April 2025, asalkan seluruh instansi sudah siap. Kebijakan…

Oleh: Dwi Axela )*    Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara dengan tetap menegaskan supremasi sipil. Setelah melalui proses panjang di DPR, revisi ini akhirnya disahkan dengan fokus utama pada modernisasi peran TNI tanpa mengganggu tatanan demokrasi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa perubahan ini tidak hanya memastikan profesionalisme TNI, tetapi juga…

Oleh: Sinta Rabbani )*   Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip supremasi sipil. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman, memastikan profesionalisme prajurit, dan meneguhkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Berbagai kalangan menyambut positif revisi ini sebagai wujud nyata reformasi militer yang tetap berpijak pada supremasi sipil.…

Jakarta - Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan.   Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.   Ketua Umum HMI UNJ, Muhammad Falah Musyafa, menegaskan bahwa revisi UU TNI adalah langkah positif yang seharusnya…