Pemerintah Kawal THR Sesuai Regulasi demi Perputaran Ekonomi yang Sehat

Pemerintah Kawal THR Sesuai Regulasi demi Perputaran Ekonomi yang Sehat

Jakarta – Pemerintah telah mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan THR telah dimulai pada hari Senin, 17 Maret 2025 lalu, dan mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, seperti PNS, PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan PPNPN. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima, tetapi juga turut mengakselerasi perputaran ekonomi Indonesia menjelang Hari Raya Idulfitri. Menteri…
Perintah Awasi Ketat THR Sesuai Ketentuan, Hingga Konsumsi Masyarakat Terdorong

Perintah Awasi Ketat THR Sesuai Ketentuan, Hingga Konsumsi Masyarakat Terdorong

Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Langkah ini tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi masyarakat jelang Idulfitri 2025. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pengawasan khusus terhadap 278 perusahaan yang pernah memiliki catatan buruk terkait pembayaran THR. Kepala Bidang Hubungan Industrial…
Penyerangan Guru di Yahukimo Bukti Kekejaman OPM, Pemerintah Harus Tindak Tegas

Penyerangan Guru di Yahukimo Bukti Kekejaman OPM, Pemerintah Harus Tindak Tegas

Oleh : Ricky Rinaldi Tragedi memilukan kembali mengguncang Papua. Pada 21 Maret 2025, enam tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tewas dalam serangan brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan di Papua serta menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru…
Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo

Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo

Jakarta – Pemerintah melalui aparat keamanan memastikan akan mengejar pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan enam lainnya terluka, serta fasilitas pendidikan dibakar oleh kelompok OPM. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengevakuasi 42 tenaga pendidik dan kesehatan ke…
Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua

Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut menargetkan tujuh orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengakibatkan satu orang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat…
Berbagai Pihak Kecam Pembunuhan Guru di Papua oleh OPM

Berbagai Pihak Kecam Pembunuhan Guru di Papua oleh OPM

Jakarta – Papua kembali berduka setelah seorang guru ditemukan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tragis ini terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengecam aksi kekerasan yang menewaskan enam guru dan…
UU TNI Jamin Tentara Profesional Jaga Kedaulatan NKRI

UU TNI Jamin Tentara Profesional Jaga Kedaulatan NKRI

Jakarta – Pemerintah memastikan pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan semakin memperkuat profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa prinsip jati diri TNI tidak berubah, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. “Prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional. Kami tidak akan…
Elemen Masyarakat Dukung Pengesahan UU TNI

Elemen Masyarakat Dukung Pengesahan UU TNI

Oleh Luthfi Duta Hartono )* Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional serta memastikan profesionalisme militer tetap terjaga. Meski terdapat perdebatan di sejumlah kalangan, banyak pihak yang memahami bahwa revisi ini tetap berada dalam koridor reformasi dan tidak mencabut larangan bagi prajurit TNI untuk berpolitik maupun…
Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI

Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI

Jakarta – Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tengah menjadi perhatian publik. Di tengah aksi-aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, muncul kekhawatiran bahwa ada potensi intervensi asing yang dapat memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya yang dapat merugikan kepentingan bangsa. Sejumlah pengamat politik dan keamanan menyebutkan bahwa…
Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku

Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku

Oleh: Darmaji Sadat *) Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa proses revisi UU TNI diduga memiliki kecacatan prosedural. Langkah ini merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk menguji undang-undang yang telah disahkan, menunjukkan…