BERITA TERBARU

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk membatasi usia pengguna media sosial demi melindungi anak-anak dari dampak negatif ruang digital.   Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan aturan ini akan disusun melalui peraturan pemerintah terlebih dahulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat.   "Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu…

  JAKARTA - Pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan usia bagi anak dalam mengakses ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak. Presiden Prabowo Subianto menandatangani regulasi ini pada Jumat, 28 Maret 2025.   Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan ini membagi akses media sosial berdasarkan kategori usia, dengan mempertimbangkan tumbuh kembang anak serta tingkat…

Oleh: Sintya Sari )*   Pemerintah semakin serius dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital dengan menyiapkan kebijakan baru yang akan mengatur akses mereka ke media sosial. Saat ini, sekitar sepertiga pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Tanpa regulasi yang memadai, mereka rentan terpapar berbagai ancaman seperti konten berbahaya, eksploitasi daring, hingga gangguan psikologis akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol.   Presiden Republik Indonesia,…

Oleh: Alfi Hakim )*   Pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak dengan menerapkan aturan pembatasan pembuatan akun media sosial bagi mereka. Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan karena dinilai mampu melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital yang semakin tidak terbendung.   Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginisiasi kebijakan ini dengan tujuan untuk memastikan anak-anak…

Oleh: Dita Widyasti )*   Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah resmi disahkan setelah melalui pembahasan panjang di DPR RI. Pemerintah dan parlemen menegaskan bahwa perubahan ini tetap berpegang teguh pada prinsip supremasi sipil, tanpa membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi militer. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peran TNI dan otoritas sipil dalam sistem demokrasi yang telah dibangun sejak…

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025.   Revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 ini mencakup beberapa aspek penting, seperti kedudukan TNI, peluang anggota aktif menduduki jabatan sipil, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan batas usia pensiun prajurit.   Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa…

Oleh: Budi Harikusuma )*   Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran militer tanpa melanggar prinsip demokrasi. Pemerintah dan DPR memastikan bahwa perubahan dalam regulasi ini tetap berpegang pada supremasi sipil serta tidak membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam politik atau sektor sipil yang tidak relevan dengan pertahanan negara.   Dalam pembahasannya, revisi ini menegaskan posisi TNI sebagai garda utama…

Papua Pegunungan – Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yusen Tabuni, menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak Papua.   “Saya pribadi mendukung program pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis,” ujar Yusen Tabuni.   Ia menilai program ini berkontribusi dalam pemenuhan gizi masyarakat Papua,…

Jayapura – Yusen Tabuni, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam meningkatkan gizi anak-anak.   “Program Makan Bergizi Gratis sangat membantu masyarakat Papua, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi berkualitas,” ujar Yusen Tabuni.   Menurutnya, program ini merupakan langkah…

Oleh : Martha Yoweni )*   Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program ini memberikan dampak luas, mulai dari peningkatan gizi hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan kebutuhan harian yang besar akan bahan pangan bergizi, MBG menjadi pendorong utama dalam…