BERITA TERBARU

Oleh: Farhan Farisan )* Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis guna mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif yang digagas adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, yang dirancang untuk menjadi garda depan dalam mengantisipasi serta menangani kasus PHK secara terstruktur dan kolaboratif. Kementerian Ketenagakerjaan telah merancang konsep awal pembentukan Satgas tersebut. Namun, proses pengesahannya masih…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional dengan merencanakan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5%. Rencana pembentukan Satgas ini patut diapresiasi, mengingat tantangan dunia kerja yang semakin kompleks akibat…

Jakarta — Pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan nyata kepada pekerja. Menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dinamika global dan disrupsi teknologi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipatif dan solutif. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, yang dihadiri ribuan pekerja, pelaku usaha, dan tokoh perburuhan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan…

Jakarta- Pemerintah mengambil langkah strategis dalam menghadapi meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini dibentuk sebagai respon atas tekanan ekonomi global, efisiensi bisnis, dan disrupsi teknologi yang berpotensi berdampak besar pada tenaga kerja nasional. Pembentukan Satgas PHK dipimpin oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, serta stakeholder…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja (kunker) ke lima negara strategis di kawasan Timur Tengah dan Turki sejak Rabu, 9 April 2025. Lawatan ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan visioner dan responsif Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan global secara taktis dan terukur. Kunjungan ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania membuktikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat aktif dan progresif…

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke lima negara di kawasan Timur Tengah untuk memperkuat kerja sama strategis dan mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan. “Saya akan bertemu langsung dengan para pemimpin negara sahabat untuk konsultasi dan tukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia,” kata Presiden Prabowo. Lawatan ini mencakup Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan…

Jakarta – Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menghapus kuota impor, sebagai upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata niaga daging nasional dan menekan harga di tingkat konsumen. Direktur Eksekutif APPDI, Teguh Boediana, menilai sistem kuota dan penunjukan importir terbatas selama ini telah menciptakan…

Oleh: Ranti Swari )* Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor menjadi penanda penting dalam agenda besar reformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar merespons dinamika global, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien. Dalam konteks persaingan global yang makin ketat serta dominasi praktik rente dalam tata niaga selama ini, langkah Presiden memutuskan mengakhiri sistem…

Oleh: Riady Putra )* Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor pada sejumlah komoditas strategis menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil dan efisien. Kebijakan ini tak hanya mencerminkan keberanian dalam merombak tata kelola perdagangan yang selama ini sarat kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menegaskan arah baru pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas. Selama bertahun-tahun, sistem kuota…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghapus sistem kuota impor, khususnya untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti daging. Arahan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4) lalu, dengan penekanan bahwa impor harus dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa monopoli perusahaan tertentu. Menanggapi hal ini, pengamat pertanian Khudori menyatakan bahwa kebijakan Presiden tidak serta-merta membuka keran…