Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional yang semakin kompleks, Pemerintah mengambil langkah progresif dengan mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan pembentukan satgas ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya antisipatif terhadap potensi gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perang dagang dan kebijakan tarif dari negara-negara mitra seperti Amerika Serikat.…
RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan upaya DPR RI periode 2024–2029 yang berkomitmen menyusun regulasi baru yang lebih adil dan modern. Salah satu fokus penting dari RUU ini adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana serta menegaskan fungsinya sebagai penjaga hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah diskusi publik bertajuk Mengoptimalkan Fungsi Advokat…
Pembahasan RUU KUHAP Tegaskan Asas Partisipatif dan Transparan

Pembahasan RUU KUHAP Tegaskan Asas Partisipatif dan Transparan

Oleh Mustika Annan )* Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah memasuki tahap penting dalam proses legislasi nasional. Dalam berbagai pernyataan resmi, para pemangku kepentingan dari legislatif dan kalangan akademisi menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak hanya menjadi agenda hukum semata, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dan keterbukaan yang semakin kuat di tubuh parlemen Indonesia. Transparansi dan partisipasi publik menjadi dua asas…
RUU KUHAP Mampu Optimalkan Penerapan Hukum Secara Terarah

RUU KUHAP Mampu Optimalkan Penerapan Hukum Secara Terarah

Oleh: Abil Hutabarat* Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan salah satu produk legislasi terpenting dalam periode pemerintahan saat ini. Sebagai hukum acara pidana, KUHAP menjadi instrumen utama yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, revisi KUHAP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya…
Beasiswa Garuda Buka Peluang Lanjutkan Pendidikan S1 ke Luar Negeri

Beasiswa Garuda Buka Peluang Lanjutkan Pendidikan S1 ke Luar Negeri

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Beasiswa Garuda bagi siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia. Program ini memberikan kesempatan emas bagi lulusan SMA dan Madrasah Aliyah untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1 di perguruan tinggi luar negeri yang masuk dalam daftar Top 100 dunia. Peluncuran program dilakukan di Gedung D Kemendiktisaintek secara hybrid, dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan…
Beasiswa Garuda Upaya Konkrit Pemerintahan Presiden Prabowo Tingkatkan Kualitas SDM

Beasiswa Garuda Upaya Konkrit Pemerintahan Presiden Prabowo Tingkatkan Kualitas SDM

Oleh : Herri Setiawan Ammar )* Beasiswa Garuda merupakan langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini sengaja dirancang untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada anak anak muda Indonesia, terutama mereka yang berprestasi tetapi terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga. Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kesempatan sama untuk…
Beasiswa Garuda Peluang Emas Bagi Siswa Lanjutkan Pendidikan Lebih Tinggi

Beasiswa Garuda Peluang Emas Bagi Siswa Lanjutkan Pendidikan Lebih Tinggi

Oleh : Veritonaldi )* Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama dalam membangun bangsa yang maju, berdaya saing, dan mandiri secara ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks ini, peluncuran Beasiswa Garuda oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjadi terobosan penting yang menawarkan harapan besar bagi generasi muda Indonesia, khususnya siswa kelas XII yang memiliki potensi unggul untuk menempuh studi di kampus-kampus…
Kemendiktisaintek Luncurkan Beasiswa Garuda, Sasar SDM Unggul Indonesia

Kemendiktisaintek Luncurkan Beasiswa Garuda, Sasar SDM Unggul Indonesia

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meluncurkan program Beasiswa Garuda untuk membekali generasi muda Indonesia dengan daya saing global di bidang riset dan akademik. Peluncuran ini berlangsung di Jakarta pada awal April 2025 dan menyita perhatian luas, khususnya dari kalangan pelajar dan akademisi. Beasiswa Garuda, akronim dari Gerakan Akselerasi Riset dan Unggul Dalam Akademik,…
Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Gizi Program MBG

Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas Gizi Program MBG

Oleh : Ricky Rinaldi )*   Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun masa depan bangsa melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu program unggulan yang kini terus diperkuat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar wacana politis, tetapi telah menjadi program nyata yang terus dilaksanakan dan diperbaiki dari waktu ke waktu. MBG bertujuan tidak hanya untuk memberikan makanan…
Pencairan Tukin Dosen Tegaskan Komitmen Negara dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pencairan Tukin Dosen Tegaskan Komitmen Negara dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Jakarta - Pemerintah melalui kebijakan terbarunya menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional dengan mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai berlaku secara retrospektif sejak Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pencairan tukin akan dilakukan untuk periode 12…