Pemerintah Perkuat Konsumsi Domestik Cegah Pelemahan Ekonomi

Pemerintah Perkuat Konsumsi Domestik Cegah Pelemahan Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat konsumsi domestik sebagai langkah strategis untuk mencegah pelemahan ekonomi akibat dinamika global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah aktif memitigasi dampak perang dagang global, terutama dengan Amerika Serikat, melalui negosiasi dan penguatan koordinasi antar kementerian. “Pemerintah AS menunda tarif resiprokal selama 90 hari, namun tetap menerapkan tarif dasar universal 10%. Meski demikian, Indonesia tetap optimistis karena permintaan domestik terjaga dan…
Revisi UU UMKM Wujudkan Ekosistem Usaha Mikro yang Lebih Kuat dan Kompetitif

Revisi UU UMKM Wujudkan Ekosistem Usaha Mikro yang Lebih Kuat dan Kompetitif

Oleh : Andri Lesmana )* Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang perekonomian nasional semakin tak terbantahkan. UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga menjadi tempat inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam semangat memperkuat sektor ini, revisi Undang-Undang UMKM menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kokoh, inklusif,…
Strategi Ekspor dan Konsumsi RI Redam Potensi Pelemahan Ekonomi

Strategi Ekspor dan Konsumsi RI Redam Potensi Pelemahan Ekonomi

Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi global yang berpotensi menekan kinerja perdagangan luar negeri. Untuk meredam dampaknya, para ekonom mendorong pemerintah segera memperkuat strategi ekspor dan memperluas konsumsi dalam negeri guna menjaga daya tahan perekonomian nasional. Direktur dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adinegara menilai kekuatan diplomasi Indonesia yang kini berada di peringkat keenam dunia menjadi modal penting dalam…
Pemerintah Terus Gencarkan Pemblokiran Arus Transaksi Judi Daring

Pemerintah Terus Gencarkan Pemblokiran Arus Transaksi Judi Daring

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan upaya memutus aliran dana transaksi judi daring atau judi online yang semakin marak. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa perputaran uang judi online selama kuartal I 2025 telah mencapai Rp1.200 triliun, meningkat drastis dari tahun 2024 yang mencatatkan Rp981 triliun. “Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan serius dalam bentuk judi online, dan angkanya sangat…
Revisi UU UMKM Disiapkan untuk Perluas Perlindungan dan Inklusi Pelaku Usaha

Revisi UU UMKM Disiapkan untuk Perluas Perlindungan dan Inklusi Pelaku Usaha

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun langkah strategis dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal Paliwang. Rahmawati menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap UU UMKM bagi pelaku usaha di daerah. “Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat membantu…
Judi Daring Rusak Mental Generasi Muda, Wajib Diberantas Hingga Keakarnya

Judi Daring Rusak Mental Generasi Muda, Wajib Diberantas Hingga Keakarnya

Jakarta – Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI) menegaskan bahwa judi online adalah masalah serius yang harus segera diberantas. Apalagi, Judi Daring atau Online Gambling berpotensi merusak mental anak muda bangsa. Direktur Eksekutif LKDI, Abdul Kholik, mengatakan dampak dari judi online bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang memperparah penderitaan masyarakat. “Judi online ini bukan sekadar merampok uang rakyat, tapi juga menyisakan…
Dukung Satgas Deregulasi, Indonesia Siap Perbaiki Kebijakan Ekspor Impor

Dukung Satgas Deregulasi, Indonesia Siap Perbaiki Kebijakan Ekspor Impor

Oleh: Dhita Karuniawati )* Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing di pasar global, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius untuk membenahi kebijakan ekspor-impor melalui dukungan terhadap Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi hambatan birokrasi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, serta mempermudah akses pasar internasional bagi pelaku usaha dalam negeri. Satgas Deregulasi akan bekerja mengevaluasi dan…
Apresiasi Satgas Deregulasi: Wujud Komitmen Pemerintah Dorong Iklim Usaha

Apresiasi Satgas Deregulasi: Wujud Komitmen Pemerintah Dorong Iklim Usaha

Oleh: Nurul Janida )* Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan terbuka dengan berbagai inisiatif, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi. Satgas ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan memangkas regulasi-regulasi yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, serta mengoptimalkan hubungan dagang Indonesia, terutama dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan daya saing…
Pembentukan Satgas Deregulasi Dukung Kebijakan Relaksasi TKDN

Pembentukan Satgas Deregulasi Dukung Kebijakan Relaksasi TKDN

Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor industri padat karya. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo pada 19 Maret 2025, hadir…
Satgas Deregulasi Langkah Tepat Pemerintah Percepat Proses Ekspor Impor

Satgas Deregulasi Langkah Tepat Pemerintah Percepat Proses Ekspor Impor

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi mengambil langkah strategis memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI. “Tadi sudah dijelaskan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), akan membentuk tim Satgas Deregulasi,” ungkap Menteri Perdagangan…