BERITA TERBARU

Oleh : Rivka Mayangsari *) Dalam langkah besar membangkitkan ekonomi kerakyatan dan memperkuat fondasi keuangan dari tingkat desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut bahwa kehadiran koperasi ini merupakan strategi penting dalam membuka akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil…

JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan para buruh di Indonesia melalui berbagai macam program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui pendekatan konkret yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, kesejahteraan buruh nasional kini mengalami peningkatan yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan betapa pentingnya perlindungan kepada para pekerja, khususnya dengan mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.…

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh di seluruh pelosok Tanah Air. Fokus utama pemerintah diarahkan pada peningkatan upah minimum nasional serta adanya penguatan jaminan sosial bagi para pekerja untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selalu berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Terlebih, Kepala Negara menilai…

Oleh: Arman Panggabean* Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah konkret dalam memperjuangkan kesejahteraan para buruh di seluruh penjuru Tanah Air melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan serta upaya untuk menghadirkan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja tersebut. Dengan pendekatan yang mengutamakan hak-hak pekerja, pemerintah terus berupaya membangun fondasi ketenagakerjaan yang jauh lebih kuat dan berkeadilan di Indonesia. Upaya ini semakin diperkuat…

Oleh: Cahyo Widjaya* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh di seluruh penjuru negeri. Melalui berbagai program nyata yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, negara memberikan bukti nyata bahwa buruh bukan hanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional saja, melainkan juga fondasi yang harus terus dijaga martabat…

Jakarta – Perputaran transaksi judi daring di Indonesia terus melonjak tajam, bahkan diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut hampir setara dengan setengah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memicu keprihatinan terhadap dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya mencatat lonjakan drastis dari tahun sebelumnya, di mana transaksi judi daring mencapai…

Oleh : Rani Setiawan )* Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat seharusnya menjadi berkah bagi kemajuan bangsa. Namun di sisi lain, fenomena judi daring yang kian marak justru menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi daring di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2025, meningkat tajam dari Rp981 triliun pada…

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional dengan merancang pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan ini mendapatkan dukungan luas, tidak hanya dari kalangan pejabat negara, tetapi juga dari para pakar ekonomi serta kelompok buruh yang menjadi ujung tombak produktivitas bangsa. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih memfinalisasi draft pembentukan Satgas PHK. Menurutnya,…

Jakarta – Pemerintah bersama kalangan serikat buruh mendorong pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons terhadap meningkatnya potensi PHK di sektor industri padat karya. Satgas ini menjadi instrumen koordinatif yang dapat mencegah PHK massal, menjamin hak pekerja, dan mempertemukan tenaga kerja terdampak dengan peluang kerja baru. Dorongan pembentukan Satgas PHK datang dari kalangan serikat buruh. Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia…

Oleh: Adnan Ramdani )* Di tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu seperti saat ini, kehadiran Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun…