BERITA TERBARU

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, sekaligus memastikan kesiapan operasional dan pengelolaannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurutnya,…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring menguatnya fenomena El Nino. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla tidak hanya diarahkan untuk mencegah meluasnya titik api, tetapi juga memastikan keselamatan personel di lapangan serta keberlangsungan layanan dasar masyarakat di tengah kondisi cuaca yang semakin panas dan kering. banner 336x280 Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni…

Oleh: Alexander Royce*) Ancaman kebakaran hutan dan lahan yang membayangi berbagai wilayah di Indonesia pada musim kemarau Agustus ini bukan sekadar masalah lingkungan biasa, melainkan tantangan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara secara nyata. Masyarakat tidak perlu lagi merasa cemas berlebihan karena pemerintah telah menyiapkan instrumen mitigasi paripurna. Di tengah dinamika anomali iklim global yang kian berisiko, pemerintahan saat ini membuktikan komitmen tanpa kompromi untuk tidak…

Jakarta – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian seiring risiko musim kemarau lebih panjang dan kering akibat El Nino. Kondisi tersebut berpotensi merusak lingkungan sekaligus mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah pun memperkuat satuan tugas (Satgas) pengendalian karhutla untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan bantuan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan data tunggal untuk memastikan keluarga terdampak dapat teridentifikasi dan memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat…

Oleh: Seva Amalia *) Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI merupakan langkah monumental yang mempertegas arah kedaulatan ekonomi bangsa di tengah persaingan pasar global yang semakin sengit. Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan Indonesia Financial Center sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa…

Oleh: Felix Simon *) Langkah pemerintah dalam mematangkan skema pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia menandai harapan baru dalam transformasi arsitektur ekonomi nasional. Pengesahan regulasi pendukung melalui Sidang Paripurna DPR serta penegasan visi oleh Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan arah kebijakan negara yang semakin proaktif dan responsif terhadap dinamika kapital global. Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi pasar penerima pasif atau penonton arus modal internasional, melainkan bertransformasi…

Jakarta – Rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mendapatkan respons positif dari kalangan investor dan entitas pengelola kekayaan global. Pemerintah akan memulai operasional PFII di Jakarta sebelum memperluas pengembangannya ke Bali. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Jakarta dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki infrastruktur dan ekosistem finansial yang lebih siap. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menangkap momentum…

Jakarta – Pemerintah memastikan pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan antipencucian uang. Penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas PFII di mata investor global. Undang-Undang PFII telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan ekosistem pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa…

Oleh : Antonius Utomo Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara aman, nyaman, dan produktif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, aparat, serta berbagai unsur masyarakat memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun kembali berbagai fasilitas dengan kualitas dan ketangguhan yang semakin baik. banner 336x280 Tahapan pemulihan tidak hanya diarahkan…