Kopdes Perkuat Peran Desa sebagai Basis Ekonomi Nasional

Kopdes Perkuat Peran Desa sebagai Basis Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah memperkuat peran desa sebagai basis ekonomi nasional melalui percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan ekonomi lokal yang dalam beberapa dekade terakhir tergerus arus liberalisasi. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres…
Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Oleh: Rangga Putra )* Pemerintah memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berjalan optimal melalui percepatan pembangunan gerai dan penguatan sistem pendukung di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi berbasis desa yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mendorong percepatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, khususnya pada lahan-lahan baru yang…
Di Tengah Gejolak Global, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Rp384 T dari Jepang

Di Tengah Gejolak Global, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Rp384 T dari Jepang

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengamankan komitmen investasi senilai Rp384,2 triliun dari Jepang di tengah ketidakpastian global. Kesepakatan tersebut tercapai melalui penandatanganan 10 nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dalam forum bisnis di Tokyo, pada 30 Maret 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Negara menawarkan agar pengusaha Jepang mau berinvestasi di Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini memiliki…
Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Oleh: Rangga Putra )* Pemerintah memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berjalan optimal melalui percepatan pembangunan gerai dan penguatan sistem pendukung di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi berbasis desa yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mendorong percepatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, khususnya pada lahan-lahan baru yang…
PP Tunas Perkuat Pengawasan Platform Digital di Indonesia

PP Tunas Perkuat Pengawasan Platform Digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah resmi menggeber penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) sebagai langkah tegas melindungi anak di ruang digital. Melalui aturan ini, seluruh platform digital diwajibkan membatasi akses anak sesuai usia atau menghadapi sanksi tegas dari negara. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah kompleksitas risiko digital. “Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan.…
Pemerintah Dorong Kopdes sebagai Alternatif Ritel Modern

Pemerintah Dorong Kopdes sebagai Alternatif Ritel Modern

Jakarta – Pemerintah mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai alternatif ritel modern melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Upaya ini dinilai penting untuk memperluas distribusi barang sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pengaturan ekspansi ritel modern sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Ia menilai keberadaan ritel modern tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra…
Implementasi PP Tunas Dimulai, Platform Digital Wajib Patuhi Aturan Baru

Implementasi PP Tunas Dimulai, Platform Digital Wajib Patuhi Aturan Baru

Oleh: Althaf Rasyid )* Pemerintah resmi memulai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini menandai fase baru dalam pengawasan platform digital yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keamanan pengguna usia anak. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa seluruh platform digital…
Implementasi PP Tunas Dinilai Lindungi Masa Depan Anak

Implementasi PP Tunas Dinilai Lindungi Masa Depan Anak

Oleh: Safiya Zahira Sari )* Pemerintah resmi mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sejak 28 Maret 2026 lalu. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak sekaligus menjaga kualitas tumbuh kembang generasi muda di tengah derasnya arus teknologi. Penerapan aturan ini mewajibkan seluruh platform digital…
PP Tunas Cegah Anak Terpapar Konten Berbahaya di Internet

PP Tunas Cegah Anak Terpapar Konten Berbahaya di Internet

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) sebagai upaya mencegah anak terpapar konten berbahaya di internet. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung proses belajar yang sehat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan dukungannya terhadap penerapan PP Tunas dalam membangun lingkungan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ia menyoroti dampak…
Swasembada Energi dan Akselerasi Transisi Energi Bersih

Swasembada Energi dan Akselerasi Transisi Energi Bersih

Oleh : Gavin Asadit )* Upaya mewujudkan swasembada energi kini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang adaptif dan visioner dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah mendorong percepatan transisi menuju energi bersih sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sekaligus memastikan keberlanjutan sistem energi nasional. Dalam kerangka ini, swasembada energi tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan pasokan dalam negeri, tetapi juga sebagai transformasi menyeluruh menuju sistem energi…