Pemulihan Penyintas Gempa NTT Dikebut, Negara Jaga Hak Dasar Penyintas

Pemulihan Penyintas Gempa NTT Dikebut, Negara Jaga Hak Dasar Penyintas

Jakarta – Pemulihan kehidupan para penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikebut melalui penanganan terpadu. Negara memastikan hak dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial, sekaligus memperkuat pemulihan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan seluruh sumber daya lintas kementerian dan lembaga dikerahkan untuk mempercepat…
Karhutla Ditangani dengan Ilmu, Anggaran, dan Komando Terpadu

Karhutla Ditangani dengan Ilmu, Anggaran, dan Komando Terpadu

Oleh: Ricky Rinaldi *) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar dan progresif. Negara tidak hanya memposisikan diri sebatas pemadam api di masa darurat bencana, melainkan hadir secara proaktif membangun tata kelola pencegahan berbasis data sains, kesiapan alokasi anggaran yang kuat, dan komando operasional terpadu. Pendekatan ilmiah modern yang dipadukan dengan kesiapsiagaan seluruh instrumen pertahanan lingkungan hidup…
Anggaran Karhutla, Instrumen Cepat Menyelamatkan Rakyat

Anggaran Karhutla, Instrumen Cepat Menyelamatkan Rakyat

Oleh : Abdul Razak)* Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api yang melahap kawasan vegetasi. Bencana ini membawa dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan. Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan titik api meluas, kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi fiskal, melainkan instrumen penting untuk memastikan…
Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan Percepat Penanganan Karhutla

Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan Percepat Penanganan Karhutla

Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap menambah pendanaan apabila anggaran yang tersedia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi kebutuhan operasi di lapangan. “Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya. Purbaya menjelaskan, BNPB saat…
Pemerintah Perkuat Operasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Karhutla

Pemerintah Perkuat Operasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Karhutla

Oleh: Gavin Asadit Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Indonesia memasuki periode risiko tinggi pada Agustus hingga September 2026. Ancaman ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pemadaman api, sebab karhutla berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan warga di wilayah terdampak. Karena itu, langkah pemerintah yang menggabungkan pencegahan, operasi lapangan, dukungan teknologi, serta penegakan hukum menunjukkan…
Penanganan Karhutla Sumatra hingga Papua, Cepat, Terpadu, dan Tegas

Penanganan Karhutla Sumatra hingga Papua, Cepat, Terpadu, dan Tegas

Oleh: Athari Yuanto )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji komitmen negara dalam menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Persoalan ini tidak mengenal batas wilayah. Dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, ancaman karhutla dapat muncul ketika musim kering bertemu dengan praktik pembukaan lahan yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi harus…
Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua

Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua

Kalimantan Tengah – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan, khususnya Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan, deteksi dini, patroli, pemadaman, penyediaan sarana pendukung, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap korporasi maupun pihak lain apabila terbukti melakukan pembakaran hutan…
Negara Hadir, Karhutla Sumatra hingga Papua Ditangani Terpadu

Negara Hadir, Karhutla Sumatra hingga Papua Ditangani Terpadu

JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, stakeholder terkait, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemadaman titik api, pencegahan, mitigasi, hingga penegakan hukum guna mencegah kebakaran meluas maupun muncul di wilayah baru. Di Sumatra Selatan, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan pengendalian karhutla berjalan optimal. Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho mengatakan seluruh unsur…
Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih

Oleh: Catur Ronggo*) Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan…
PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia

PLTS 100 GWp, Lompatan Peradaban Energi Indonesia

Oleh : Radjiman Arif*) Indonesia sedang memasuki babak baru pembangunan energi. Peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 bukan sekadar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan langkah strategis menuju kemandirian energi. Tahap awal dimulai melalui 14 proyek dengan kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi. Program ini menjadi bagian dari agenda…