Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan

Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan

Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Angka tersebut meningkat signifikan karena lembaga itu mengubah acuan garis…
Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik

Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik

Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena ini adalah refleksi alami proses penyesuaian yang sejatinya membutuhkan dukungan…
Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa

Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat bukan paksaan, ini pilihan untuk masa depan anak-anak,” tegas Gus…
Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

Bogor - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua. Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan, ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor. Pernyataan ini sekaligus menanggapi kabar bahwa beberapa siswa di Temanggung…
Judi Daring Tak Hanya Merugikan Finansial, Tapi Juga Merusak Relasi Keluarga

Judi Daring Tak Hanya Merugikan Finansial, Tapi Juga Merusak Relasi Keluarga

Oleh: Kindi Setiawan )* Fenomena judi daring yang kian masif telah menimbulkan keprihatinan luas di tengah masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan keretakan relasi keluarga, kehancuran moral, bahkan mendorong tindakan kriminal dalam lingkup domestik. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pemberantasan praktik ini, sejalan dengan dorongan dari berbagai tokoh dan lembaga. Wakil Sekjen MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Nyai Badriyah…
Pemerintah Hadir dengan Solusi, Fakta Membantah Narasi Indonesia Cemas

Pemerintah Hadir dengan Solusi, Fakta Membantah Narasi Indonesia Cemas

Oleh: Kurnia Sandi )* Adanya penyebaran narasi tagar #IndonesiaCemas yang mendominasi media sosial akhir-akhir ini nyatanya hanya semakin menambah kepanikan yang semu bahkan sama sekali tanpa dasar faktual. Alih-alih bahwa narasi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak ada datanya tersebut terjadi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru telah menghadirkan berbagai macam solusi yang sangat nyata untuk mampu menjawab banyaknya tantangan bangsa, bukan…
Indonesia Tidak Cemas, Pemerintah Hadir dengan Solusi Nyata

Indonesia Tidak Cemas, Pemerintah Hadir dengan Solusi Nyata

Oleh : Aditya Akbar )* Narasi tagar #IndonesiaCemas belakangan ini sedang ramai bergema di media sosial, tersebarnya narasi tersebut justru semakin menebar adanya ilusi bahwa seolah bangsa ini sedang berada di tepi jurang kehancuran. Namun faktanya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru terus menghadirkan berbagai macam langkah yang konkret dan juga solusi berbasis data yang jelas sangat membuktikan bahwa provokasi tersebut sama sekali…
Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045

Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045

Oleh : Umar Adisusanto )* Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata menjadi demi menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan latar belakang tantangan pengangguran dan kebutuhan talenta terampil, upaya bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai pendekatan. Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Yassierli telah merumuskan empat strategi utama dalam upaya menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pertama…
Pemerintah Tancap Gas Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif hingga ke Pelosok

Pemerintah Tancap Gas Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif hingga ke Pelosok

Oleh : Deka Prawira )* Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK melalui penguatan peran Bursa Kerja…
Judi Daring Bukan Solusi, Melainkan Sumber Ketidakstabilan Ekonomi

Judi Daring Bukan Solusi, Melainkan Sumber Ketidakstabilan Ekonomi

Praktik judi daring di Indonesia kini bukan sekadar persoalan hiburan digital, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengingatkan bahwa jika tidak ditangani secara serius, perputaran dana dari aktivitas ilegal ini bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025. “Itu sama dengan 60 persen dari total APBN kita,” ujarnya. Lebih mengkhawatirkan,…