BERITA TERBARU

Oleh: Bara Winatha*) Perubahan dunia kerja berlangsung semakin cepat seiring perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan pola hubungan kerja, hingga meningkatnya kebutuhan terhadap jaminan sosial. Kondisi tersebut membuat regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan secara konvensional, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan baru yang muncul di tengah perubahan struktur ekonomi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk menghadirkan aturan…

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung…

*) Oleh : Dimas Anwar Sakti Jakarta - Pemerintah dinilai tepat ketika membuka ruang bagi kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diproses melalui jalur hukum pidana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui evaluasi administratif atau pemberian sanksi internal, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga telah menyebabkan banyak penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Kepala Badan…

Jakarta - Pemerintah menegaskan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif. Dugaan keracunan yang terjadi pada penerima manfaat harus ditangani secara serius dan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, dapat berujung pada proses pidana terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan…

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyediaan makanan bagi siswa berlangsung aman, berkualitas, dan sesuai standar. Penguatan pengawasan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah…

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. BNPB, BMKG, Badan Geologi melalui PVMBG, serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memantau aktivitas vulkanik, pergerakan abu, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi. Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak awal September 2026 memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah,…

Oleh : Radjiman Arif*) Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip…

Oleh : Catur Ronggo*) Indonesia adalah negara yang berdampingan dengan berbagai ancaman bencana alam. Letak geografis di kawasan Cincin Api Pasifik membuat aktivitas vulkanik menjadi realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan berkelanjutan. Setiap peningkatan aktivitas gunung api menjadi ujian bagi kemampuan negara memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya respons cepat dan…

Oleh: Yohanis Pigome* Keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Papua. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan lingkungan yang stabil agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena itu, menjaga kondusivitas keamanan bukan hanya menjadi kepentingan aparat, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme…

PAPUA — Tokoh adat dan agama Papua menyerukan penghentian kekerasan kelompok bersenjata yang dinilai semakin merugikan masyarakat sipil. Stabilitas keamanan disebut menjadi kebutuhan bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berlangsung. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama perempuan, harus mendapatkan perlindungan dan…