Pemerintah Miliki Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Miliki Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif

Oleh: Septa Maharani *) Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf), sebuah grand design pembangunan ekonomi kreatif telah disusun untuk memastikan sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Grand design ini dipaparkan dalam rapat kerja antara Kemenekraf dan Komisi VII DPR yang berlangsung di…
Aksi Demo Indonesia Gelap Tidak Relevan, UU TNI Jaga Profesionalitas Prajurit dan Supremasi Sipil

Aksi Demo Indonesia Gelap Tidak Relevan, UU TNI Jaga Profesionalitas Prajurit dan Supremasi Sipil

Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertema “Indonesia Gelap” dalam beberapa waktu terakhir menuai kritik dari berbagai pihak. Aksi ini dinilai tidak relevan karena mengusung isu penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang sudah disahkan sebagai produk hukum yang menjaga profesionalitas TNI dan supremasi sipil. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyayangkan munculnya isu “adili…

Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Global

Oleh: Qolbi Nur Hidayah )* Ekonomi kreatif semakin menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Sektor ini bukan sekadar tren, tetapi juga elemen strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Wakil Ketua MPR RI,…
Sekolah Rakyat Rekrut Guru ASN untuk Pendidikan Berkualitas

Sekolah Rakyat Rekrut Guru ASN untuk Pendidikan Berkualitas

Oleh: Angi Puteri* Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang…
Sekolah Rakyat Dorong Kebangkitan Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Sekolah Rakyat Dorong Kebangkitan Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Oleh Halimah Damayana )* Pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari satu prasyarat utama: kualitas sumber daya manusia. Di tengah cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju seratus tahun setelah kemerdekaan, tantangan terbesar masih bertumpu pada kesenjangan sosial dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam konteks inilah, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret sekaligus harapan baru yang digagas…
Pemerintah Manfaatkan Aset negara dalam Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Manfaatkan Aset negara dalam Pembangunan Sekolah Rakyat

Jakarta- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah pemanfaatan aset negara untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia mengambil langkah signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aset tanah…
Program Sekolah Rakyat Serap Tenaga Pengajar Bersertifikat

Program Sekolah Rakyat Serap Tenaga Pengajar Bersertifikat

Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan persiapan peluncuran Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Salah satu aspek utama yang tengah difokuskan adalah penyediaan tenaga pengajar bersertifikasi, guna menjamin kualitas pendidikan yang akan diterima para peserta didik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, setidaknya dibutuhkan sekitar 700 tenaga pengajar bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh…
Tolak Provokasi Indonesia Gelap yang Hambat Pembangunan

Tolak Provokasi Indonesia Gelap yang Hambat Pembangunan

Oleh: Silvi Maharani )* Stabilitas nasional adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban nasional. Seruan “Indonesia Gelap” yang muncul belakangan ini menimbulkan kekhawatiran karena…
Jaga Supremasi Sipil, Menhan Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Cawe-Cawe dalam UU TNI

Jaga Supremasi Sipil, Menhan Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Cawe-Cawe dalam UU TNI

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disusun tanpa intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembahasan perubahan regulasi tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah. “Semuanya adalah hasil kesepakatan pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat, tidak ada permintaan presiden,” ujar Sjafrie Sjafrie juga menegaskan…
Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Rentan Disusupi Provokator

Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Rentan Disusupi Provokator

Oleh Abimana Putra )* Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia gelap yang digelar baru-baru ini rentan disusupi provokator. Akibatnya aspirasi sejumlah pihak tersebut dapat dipelintir oleh kelompok kepentingan dan justru tidak mewakili kepentingan rakyat. Demonstrasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi yang sejatinya telah dilindungi konstitusi. Namun demikian, sejumlah tuntutan sering kali menyimpang dari aspirasi utama yang justru berujung pada tuntutan untuk mengganti pemerintahan yang…