BERITA TERBARU

Jakarta – Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya sekadar pemberian makanan gratis, tetapi merupakan solusi nyata dalam mencegah stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi. Dengan cakupan yang luas dan dampak signifikan, MBG menjadi tonggak penting dalam upaya membangun generasi unggul. Masalah stunting masih menjadi tantangan besar bagi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kemiskinan dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu solusi yang mulai diterapkan di berbagai daerah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto diprediksi mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu, mendapatkan asupan…

Oleh : Aldia Putra )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kunci utama mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak. Program ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pemenuhan gizi yang baik sejak dini tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa. Upaya ini mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi…

Oleh: Bara Winatha*) Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idulfitri di kampung halaman. Namun, tingginya volume kendaraan yang melintas di jalan tol kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para pemudik. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan meringankan beban masyarakat dalam melakukan perjalanan, pemerintah dan pihak pengelola tol memberikan kebijakan berupa diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol utama…

Oleh Dwita Arya Mulia )* Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang menyita perhatian publik. Tak berselang lama setelah pengesahan, sejumlah pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu, hal ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat di Indonesia. Pemerintah pun merespons dengan sikap terbuka dan menghormati proses hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa…

Oleh: Elvita Alfi Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi perhatian bersama agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas. Pemerintah telah bekerja keras menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, sehingga aksi yang berpotensi mengganggu keamanan harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat luas. Aksi ini, yang pada awalnya bertujuan untuk menyuarakan aspirasi publik, berpotensi disusupi oleh kelompok tertentu yang ingin memperkeruh…

Oleh : Gavin Asadit )* Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah meningkatkan sinergi untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang pokok bagi masyarakat selama Lebaran tahun 2025. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya…

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. ADVERTISEMENT Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang sedang dibahas. Menurutnya, polemik yang berkembang seolah-olah revisi ini membawa…

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan fokus pada profesionalisme tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat menekankan bahwa konteks politik saat ini sangat berbeda dari era Orde Baru, sehingga kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa perubahan sistem politik di Indonesia telah menutup peluang kembalinya peran militer dalam…

Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan tanpa mengembalikan peran ganda militer seperti…