Mengutuk Kekejaman OPM: Seruan untuk Stabilitas dan Keamanan Papua

Mengutuk Kekejaman OPM: Seruan untuk Stabilitas dan Keamanan Papua

JAYAPURA – Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo kembali menuai kecaman. Serangan brutal yang mengancam nyawa warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Masyarakat Papua berhak hidup dalam suasana aman dan damai, tanpa teror yang terus-menerus menghantui kehidupan mereka. Martina Natkime, Tokoh Perempuan Papua, mengecam keras tindakan kekerasan yang terus terjadi di wilayah tersebut. “Tidak ada tempat bagi…
Nduga Bangkit: Rekonsiliasi dan Pembangunan Menjadi Fokus Utama

Nduga Bangkit: Rekonsiliasi dan Pembangunan Menjadi Fokus Utama

Nduga – Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya dalam membangun daerah dengan mengutamakan rekonsiliasi dan penguatan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Konflik berkepanjangan yang sebelumnya melanda Nduga kini telah terkendali, membuka peluang bagi percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Mantan Pj. Bupati Nduga, Elai Giban, menegaskan bahwa era konflik yang membayangi Nduga selama 16 tahun telah berakhir. Ia menekankan pentingnya membangun daerah agar sejajar dengan kabupaten…
Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Ancaman bagi Harmoni Umat Beragama

Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Ancaman bagi Harmoni Umat Beragama

Oleh : Siti Fadilah Kemunculan aliran sesat Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah mengganggu ketentraman masyarakat. Aliran ini menambah rukun Islam menjadi 11 dan mengajarkan bahwa ibadah haji tidak perlu dilakukan di Makkah, melainkan ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa. Keberadaan ajaran tersebut bertentangan dengan akidah Islam serta berpotensi merusak harmoni umat beragama di Indonesia. Aliran ini pertama kali muncul pada…
Optimalisasi Rekayasa Lalu Lintas, Strategi Pemerintah Wujudkan Kelancaran Mudik

Optimalisasi Rekayasa Lalu Lintas, Strategi Pemerintah Wujudkan Kelancaran Mudik

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti sistem one way dan ganjil genap, terbukti efektif dalam mengurai kepadatan dan mempercepat waktu tempuh pemudik. Saat meninjau arus mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama (KM 70) dan Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414), Kapolri menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bertahap sejak Kamis (27/3) malam. Dengan sinergi berbagai pihak, sistem ini…
MUI Tegaskan Tarekat Ana’ Loloa sebagai Aliran Sesat

MUI Tegaskan Tarekat Ana’ Loloa sebagai Aliran Sesat

SULSEL — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, secara resmi menetapkan Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa sebagai aliran sesat. Aliran yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Petta Bau (59) tersebut dinyatakan menyimpang setelah diketahui mengajarkan bahwa rukun Islam berjumlah sebelas dan ibadah haji tidak wajib dilaksanakan di Makkah. Penetapan tersebut dituangkan dalam maklumat MUI Maros bernomor: 50/M-MUI-MRS/III/2025 yang ditandatangani oleh Ketua MUI Maros, AGH…
Pemerintah Maksimalkan Rekayasa Lalu Lintas: Upaya Jaga Kelancaran Arus Mudik 2025

Pemerintah Maksimalkan Rekayasa Lalu Lintas: Upaya Jaga Kelancaran Arus Mudik 2025

Oleh: Dirandra Falguni )* Pemerintah terus berkomitmen memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang secara matang. Berbagai langkah konkret telah diambil, mulai dari koordinasi lintas kementerian, peningkatan infrastruktur, hingga penyediaan moda transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah telah mengadakan serangkaian rapat tingkat menteri guna…
Waspada Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Sebar Ajaran Menyimpang

Waspada Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Sebar Ajaran Menyimpang

SULSEL — Masyarakat di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan keberadaan ajaran Tarekat Ana’ Loloa yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Ajaran yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau (56) itu mengklaim memiliki rukun Islam berjumlah sebelas dan mengajarkan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di Gunung Bawakaraeng, bukan di Makkah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah…
Apresiasi langkah TNI-Polri Bantu Pecalang Jaga Keamanan pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri

Apresiasi langkah TNI-Polri Bantu Pecalang Jaga Keamanan pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri

Denpasar – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, sinergi antara TNI, Polri, dan pecalang di Bali patut diapresiasi. Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan perayaan. TNI dan Polri di Bali menunjukkan soliditas dan sinergi yang kuat dalam mengamankan perayaan Nyepi…
Pemerintah Perkuat Sinergitas Wujudkan Stabilitas Keamanan Nyepi dan Idul Fitri

Pemerintah Perkuat Sinergitas Wujudkan Stabilitas Keamanan Nyepi dan Idul Fitri

Oleh : Rangga Ramadhan )* Dalam rangka memastikan perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dengan aman dan kondusif, pemerintah terus meningkatkan sinergitas antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Sinergi ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin keamanan, toleransi, dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pelaksanaan Tawur…
Pemerintah Bersama DPR Telah Libatkan Publik dalam Pembahasan UU TNI

Pemerintah Bersama DPR Telah Libatkan Publik dalam Pembahasan UU TNI

Oleh : Andi Mahesa )* Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi pertahanan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang demokratis, sangat penting bagi setiap kebijakan melibatkan kepentingan publik, termasuk dalam hal ini kebijakan terkait UU TNI. Tidak hanya itu, proses pembahasannya juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan supremasi sipil. Dalam hal ini,…