BERITA TERBARU

  *Papua* - Masyarakat Papua menyatakan apresiasi atas berbagai program pemerintah yang dinilai semakin memberikan dampak nyata bagi kehidupan di daerah terpencil atau pesisir. Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Menurut Imanuel, masyarakat Papua melihat adanya komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan keadilan dan pemerataan pembangunan. “Kami sangat berterima kasih…

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara berada pada posisi yang stabil dan tetap sehat menjelang tahun 2026. Sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal berjalan dalam koridor kehati-hatian, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak akan melebihi batas aman…

Jakarta, Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong utama reformasi struktural melalui peningkatan belanja produktif, insentif investasi, serta perluasan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskan bahwa arah…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan instrumen fiskal secara responsif dan terarah menjadi kunci mempertahankan momentum pertumbuhan. Kebijakan fiskal yang adaptif memungkinkan pemerintah…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga konsistensi antara hukum materiil dan formil dapat terjamin. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh proses legislasi telah mengikuti mekanisme konstitusional, melibatkan pembahasan intensif dengan DPR serta…

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung panjang dengan memastikan partisipasi bermakna dari publik dan para pemangku kepentingan. “KUHAP…

Oleh: Tri Moerdani) * Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap pengesahan RUU KUHAP karena mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi publik. Legislatif telah mengakomodir aspirasi…

Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kehadiran KUHAP…

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah nyata dan terukur untuk melindungi hak-hak buruh di tengah dinamika pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum 2026 telah dibahas secara komprehensif melalui forum tripartit nasional yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Mekanisme tersebut, menurutnya, menjadi ruang yang sah agar setiap kelompok dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan objektif.…