BERITA TERBARU

Oleh : Aditya Gunawan )* Pemberantasan judi daring membutuhkan kerja sama lintas negara yang solid dan berkesinambungan. Kolaborasi Polri dan Kepolisian Kamboja menjadi bukti bahwa komitmen itu bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata untuk melindungi warga negara dari jerat kejahatan digital. Fenomena judi daring atau judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Indonesia,…

Jakarta — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye merupakan langkah cerdas dan progresif yang mempertegas posisi Indonesia sebagai motor perdamaian dunia dan mitra strategis kawasan. Langkah Presiden Prabowo ini secara tegas memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memainkan peran global yang aktif dan terhormat, sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat diplomasi bebas aktif yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia. Wakil Sekretaris…

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menjalankan diplomasi aktif yang luar biasa visioner dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan ketegasan kepemimpinan, tetapi juga menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera. Kunjungan kenegaraan ini adalah wujud nyata diplomasi progresif yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar dan dihormati dunia. Pemerintah secara…

Oleh: Farhan Farisan )* Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah melakukan lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra di kawasan tersebut. Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintahan Indonesia dalam memperkuat posisi global dan menunjukkan komitmen pada kolaborasi internasional yang saling menguntungkan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana,…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah kering panen (GKP) secara masif dan terencana. Melalui Perum Bulog, anggaran sebesar Rp39 triliun telah disiapkan untuk menyerap gabah selama musim panen raya Februari hingga April 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Bulog akan menyerap seluruh gabah dan jagung petani dengan patokan Harga…

Oleh: Dewi Kartikasari*) Upaya pemerintah dalam menyerap gabah hasil panen petani di berbagai wilayah Indonesia mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani. Program serapan gabah, yang dilakukan secara masif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Bulog, menjadi…

Oleh Arkan Dwiyanto )* Peningkatan signifikan dalam serapan gabah pada awal 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan nasional. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 4,97 juta ton…

Jakarta, Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja. “Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai industri manufaktur, namun kami tetap optimis bahwa investasi ke depan…

Oleh: Adit Pratama )* Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai membawa potensi besar mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyampaikan bahwa…

Oleh: Briana Putri )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya di tengah meningkatnya risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global dan regional. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, negara mengambil langkah konkret untuk memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja. Regulasi baru ini merupakan revisi atas PP Nomor…