Program MBG Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8%

Program MBG Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8%

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) makin menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut pengamatan sejumlah narasumber, MBG kini tidak hanya sekadar program sosial, tetapi telah menjadi motor penggerak ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan nasional hingga 7–8 persen. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kontribusi MBG terhadap perekonomian Indonesia semakin kuat. “Kemarin kan…
Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026

Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026

Oleh: Riza Nur Hidayah (* Pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi pangan berbasis protein sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan penuh pada 2026. Sebagai pengamat gizi dan nutrisi, saya melihat bahwa kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program MBG yang dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima merupakan intervensi pangan terbesar…
Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka

Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan KUHAP baru tidak dilakukan secara…
Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan

Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan

Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan dapat dicatat, dibahas, dan ditindaklanjuti secara institusional. Komisi III DPR…
Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP

Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP

Oleh: Riki Anggoro Pranata Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan kalangan akademisi. Pengesahan KUHAP baru ini dilakukan setelah Ketua DPR, Puan Maharani, memimpin sidang yang mengonfirmasi persetujuan…
PBNU Imbau Warganya Tetap Tenang, Jaga Persatuan Ditengah Dinamika Organisasi

PBNU Imbau Warganya Tetap Tenang, Jaga Persatuan Ditengah Dinamika Organisasi

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memuat desakan agar Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengundurkan diri. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta seluruh pengurus dan warga NU tidak terbawa arus polemik yang berkembang dan tetap menjaga suasana yang kondusif. Gus Ipul menegaskan bahwa dinamika…
PBNU Imbau Warga Tetap Tenang, Gus Ipul Pastikan Proses Organisasi Berjalan Baik

PBNU Imbau Warga Tetap Tenang, Gus Ipul Pastikan Proses Organisasi Berjalan Baik

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama menjaga keteduhan di tengah munculnya desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Ia menegaskan bahwa kondisi yang beredar merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sedang berjalan sesuai mekanisme internal Syuriyah PBNU. “Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya…
PBNU Teguhkan  Pesan Keteduhan untuk Memperkokoh Kebersamaan

PBNU Teguhkan Pesan Keteduhan untuk Memperkokoh Kebersamaan

Oleh : Muhammad Ilmi )* Dinamika yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir menyedot perhatian publik, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap memicu kesimpangsiuran. Situasi tersebut menuntut kedewasaan seluruh pihak dalam menyikapi perkembangan organisasi, terlebih PBNU merupakan penjaga tradisi, penopang moral bangsa, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Karena itu, imbauan agar suasana tetap teduh…
Syuriah PBNU Redakan Polemik, Warga Nahdliyin Harus Jaga Keteduhan dan Perkuat Ukhuwah

Syuriah PBNU Redakan Polemik, Warga Nahdliyin Harus Jaga Keteduhan dan Perkuat Ukhuwah

Oleh : Fathorrahman Nurdiansyah Situasi internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir sempat menjadi sorotan setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah PBNU yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Meski demikian, dinamika tersebut kini telah direspon oleh jajaran Syuriah PBNU melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Penyelesaian internal ini menegaskan bahwa PBNU tetap berjalan dalam koridor adab dan tata kelola yang diwariskan para…
Pemerintah Dorong Sinergi BUMN dan Swasta Percepat Realisasi Rumah Subsidi Nasional

Pemerintah Dorong Sinergi BUMN dan Swasta Percepat Realisasi Rumah Subsidi Nasional

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November 2025, pembangunan rumah subsidi telah mencapai lebih dari 980 ribu…