BERITA TERBARU

Oleh : Taufik Kautsar )* Gelombang demonstrasi dan penyebaran isu bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang menyeruak di berbagai wilayah secara serentak telah menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas politik nasional. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh narasi provokatif tersebut karena pembangunan di Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Provokasi narasi “Indonesia gelap” yang terjadi belakangan ini tentu saja patut diwaspadai. Aksi tersebut menyulut narasi pesimistis seolah Indonesia…

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 200 titik lokasi telah disiapkan untuk pendirian sekolah ini, 53 di antaranya akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juni 2025. Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan aset bangunan eksisting milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah yang tengah direnovasi agar layak menjadi sarana pendidikan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan…

Jakarta – Tim Gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke-16 yang menjadi korban pembantaian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban yang berhasil diidentifikasi bernama Ferdina Buma, yang merupakan seorang pekerja pendulang emas. “Diidentifikasi sebagai Ferdina Buma, lahir di Nabire pada 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, dan berdomisili di Jalan Nabire-Ilaga KM 36, Kampung Rumusu, Papua Tengah,” jelas Karumkit RS Bhayangkara…

Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua. “Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan langkah yang tegas namun terukur untuk menjaga keamanan dan ketertiban…

Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan dan persatuan bangsa. Kementerian…

Oleh : Abraham Tekege )* Aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Serangan terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 16 warga sipil, mencerminkan wajah kekerasan yang tidak bisa lagi ditoleransi. Ini bukan sekadar insiden kekacauan, melainkan bentuk nyata dari terorisme domestik yang wajib dilawan dengan…

Oleh: Dewi Puteri* Pemerintah menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun masa depan bangsa melalui peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah terobosan visioner yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dari akarnya. Program ini bukan sekadar wujud perhatian terhadap sektor pendidikan, melainkan juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas. Dengan pendekatan menyeluruh, yaitu gratis, berasrama, dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi…

Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan publik karena dinilai mempertegas tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum tanpa mengubah secara signifikan peran institusional mereka. RUU ini telah mendapat surat presiden (surpres) dan secara resmi masuk dalam agenda legislatif. Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama DPR. Rapat…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam membahas…

Oleh: Saiful Bahri *) Rencana pembaruan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat dukungan luas dari masyarakat. Langkah pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan manusiawi. Publik menyambut positif proses yang sedang berjalan, terutama karena pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya melibatkan internal…