BERITA TERBARU

Jakarta, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ketika aturan ini diperbarui secara komprehensif, yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga jaminan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip negara hukum. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana nasional. Di tengah dinamika pembahasan dan perbedaan pendapat di ruang publik, penting untuk ditegaskan bahwa proses legislasi yang ditempuh dalam pengesahan KUHAP telah mengikuti seluruh tahapan sesuai mekanisme konstitusional. Selain itu, transisi penerapan aturan baru tidak…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah tangga hingga investasi kembali tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi, dan keberlanjutan program perlindungan sosial. Program pertama yang mulai cair…

Oleh: Alexandro Dimitri*) Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang terus dipercepat. Dengan menargetkan agar seluruh penyaluran triwulan IV dapat dituntaskan paling lambat November, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas strategis dalam menjaga daya beli dan stabilitas sosial-ekonomi. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa…

Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperluas jangkauannya, tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah dasar, tetapi juga menyasar siswa sekolah menengah dan para ibu hamil. Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa negara tidak hanya hadir, tetapi juga terus memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan memperluas sasaran program, pemerintah menegaskan bahwa investasi gizi merupakan investasi jangka panjang yang…

Jayapura – Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memastikan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena segmen Mamberamo–Elelim akan rampung pada akhir 2026. Proyek strategis ini menjadi salah satu koridor penting dalam membuka konektivitas darat antara wilayah pesisir dan pegunungan di Bumi Cenderawasih. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPBU Jayapura–Wamena, Febryan Nurdiansyah, menyampaikan bahwa pembangunan jalan…

JAYAPURA – Komitmen mempercepat pembangunan di Papua kembali ditegaskan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi masyarakat, serta tokoh lokal. Upaya ini diproyeksikan memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Gubernur Provinsi Papua, Matius D Fakhiri, dalam keterangannya di Jayapura pada Kamis, 20 November 2025, menyampaikan rencana pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua Cerah sebagai upaya memperkuat efektivitas pembangunan…

Oleh: Elsy Tabuni* Pembangunan Papua memasuki babak baru yang semakin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Upaya menghadirkan kemajuan yang merata kini bukan hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada partisipasi aktif para tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, dan warga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Papua menuju masa depan yang lebihsejahtera. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa percepatan pembangunanharus dilakukan…

Oleh: Sylvia Mote *) Pembangunan Papua selalu menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatanberbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Pemerintah memahami bahwa percepatanpembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan dari pusat atauprogram teknis dari daerah. Letak geografis yang menantang, struktur sosial yang berlapis, serta pengaruh kuat adat dan agama membuat proses pembangunan harusdilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan membumi. Pada titik inilah dukunganelemen…