BERITA TERBARU

Jakarta – Program rumah subsidi terus menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa kebijakan rumah subsidi bukan hanya menghadirkan akses hunian layak bagi rakyat kecil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Jawa Barat…

Sumatera Utara – Ketua DPW Sumut Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA), Muhammad Ihsan menegaskan bahwa program rumah subsidi merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses lebih merata terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ia menilai bahwa langkah pemerintah semakin memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang sebelumnya sulit dijangkau. “Saya melihat program ini sebagai langkah nyata dari pemerintah untuk…

Oleh: Rivka Mayangsari )* Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan, pemerintah secara konsisten menghadirkan berbagai skema pembiayaan dan regulasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh rumah pertama dengan cara yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Rumah subsidi kini tidak sekadar program, melainkan bukti nyata…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, KUHAP baru hadir sebagai pembaruan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi, kehadiran…

Oleh: Riki Anggoro Pranata Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 November 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dengan sistem pembuktian yang lebih terbuka, perubahan ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang lebih modern dan lebih responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini diharapkan dapat…

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memperkuat hak masyarakat dalam mencari keadilan. Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, mengatakan hadirnya KUHAP baru merupakan langkah monumental dalam pembaruan sistem peradilan…

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari elemen masyarakat sipil. Penegasan ini hadir di tengah tingginya perhatian publik terhadap reformasi hukum acara pidana yang menjadi salah satu agenda strategis pembaruan sistem peradilan nasional. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keterlibatan publik dalam penyusunan KUHAP Baru berlangsung…

Oleh : Naomi Ulita Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam tata kelola kekayaan negara dan pengelolaan aset strategis Indonesia. Sejak awal dideklarasikan, Danantara diposisikan bukan sekadar sebagai kendaraan finansial, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang punya mandat ganda yaitu mengoptimalkan nilai aset negara sekaligus mendorong investasi produktif yang mempercepat transformasi struktural ekonomi. Danantara tidak hanya bersandar pada angka asset tetapi pada perannya sebagai penggerak ekonomi yang…

Oleh: Achmad Winarya)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi pelajar di seluruh Indonesia. Salah satu faktor penting yang membuat program ini berjalan lancar adalah keberadaan infrastruktur dapur yang memadai di setiap wilayah. Dalam konteks ini, peran Danantara sebagai lembaga pembiayaan pemerintah patut diapresiasi karena telah membantu mempermudah akses kredit bagi pembangunan dan pengembangan dapur MBG. Melalui skema pembiayaan…

Oleh : Erika Carolina )* Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah kembali menggerakkan sektor transportasi sebagai instrumen pemulihan ekonomi melalui program stimulus berupa diskon tarif pada berbagai moda perjalanan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat daya beli, serta menghadirkan perjalanan yang lebih mudah dan terjangkau pada penghujung tahun, momentum yang secara historis selalu menjadi pendorong utama aktivitas wisata dan konsumsi. Pemberian…