BERITA TERBARU

Oleh: Muhammad Indra Cahya )* Upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas terus ditingkatkan melalui program Sekolah Rakyat (SR). Program nasional ini menjadi wujud komitmen negara dalam memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, dapat menikmati layanan pendidikan yang layak. Berbagai kebijakan dan dukungan lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah kini diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan program tersebut. Dukungan…

Oleh: Lestari Arunika)* Penguatan nilai hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan. Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pendekatan berbasis HAM mampu menempatkan keduanya sebagai subjek yang berhak atas keamanan dan martabat penuh. Kerentanan anak dan perempuan terhadap kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan publik. Upaya ini tidak hanya…

MAKASSAR — Menjelang tanggal 1 Desember yang kerap dikaitkan dengan peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aliansi Merah Putih Bergerak (AMPB) bersama organisasi masyarakat Bravo Guard menyerukan ajakan menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Seruan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap potensi aksi unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) setiap tahunnya. Koordinator AMPB,…

TIMIKA – Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan terhadap potensi provokasi di sejumlah wilayah Papua kembali meningkat. Aparat keamanan dan pemerintah daerah di berbagai kabupaten menegaskan kesiapan menjaga stabilitas sekaligus mengimbau masyarakat tetap tenang, beraktivitas seperti biasa, dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat memecah persatuan. Upaya kolektif ini menjadi fondasi penting di tengah intensitas dinamika keamanan yang kerap muncul pada momentum tersebut. Di Timika, Komandan Kodim…

Oleh : Doni Ramadan )* Komitmen pemerintah dalam meningkatkan diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan stabilitas regional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan konsistensi memperluas ruang dialog, memperkuat mekanisme perlindungan HAM, dan memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional, tetapi juga membawa…

Jakarta, Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran global dalam isu hak asasi manusia (HAM), seiring meningkatnya dinamika geopolitik dan tuntutan dunia internasional terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini disampaikan melalui berbagai forum internasional, baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerja sama regional, maupun dialog bilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia turut mendorong penguatan mekanisme HAM global melalui partisipasi aktif pada Dewan HAM PBB. Indonesia…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia secara resmi telah meluncurkan sistem integrasi nasional bertajuk Satu Data Hak Asasi Manusia (Satu Data HAM) sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan hak warga di seluruh Indonesia. Peluncuran sistem ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam upaya membangun tata kelola data HAM yang menyeluruh, terstandar, dan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Menteri Hak Asasi…

Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Ekosistem perumahan nasional terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung penyaluran rumah subsidi. Upaya kolektif ini menjadi pilar utama dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan daya beli hingga akses pembiayaan yang tidak merata. Dalam konteks tersebut,…

Oleh: Ruben Wanimbo* Menjelang 1 Desember, sejumlah daerah di Papua kembali memasuki fase kewaspadaan. Tanggal ini kerap dikaitkan oleh sebagian kelompok dengan narasi kemerdekaan Papua, khususnya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan jaringan simpatisannya. Padahal, bagi negara dan mayoritas masyarakat Papua, tanggal tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagai hari kemerdekaan. Justru, momentum ini berulang kali dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat dan menciptakan kegaduhan sosial.…

Oleh: Helena Weya *) Setiap menjelang 1 Desember, tensi sosial di sejumlah daerah kembali menguat akibat provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai hari simbolik bagi kelompok separatis. Bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah dengan populasi mahasiswa Papua yang cukup besar seperti Surabaya dan Makassar, isu ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat tetapi telah berkali-kali memantik keresahan sosial. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai bahwa…