BERITA TERBARU

Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan integritas dan keadilan di semua lini. Kemajuan dalam pemberantasan korupsi diperlihatkan juga melalui jumlah aset negara yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak Rp1,7 triliun nilai aset negara telah dikembalikan…

Jakarta – Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuatnya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu elemen sentral dalam memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Di saat masyarakat makin cermat menilai integritas lembaga negara dan efektivitas reformasi birokrasi, tindakan nyata pemerintah menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana, melainkan prioritas nasional. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Antikorupsi bersama PT Indofarma…

Oleh : Revan Ananda )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama demi kepentingan rakyat, sebuah penegasan yang penting di tengah upaya kolektif bangsa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang terus didorong di berbagai sektor penyelenggaraan negara. Dalam kondisi apapun, korupsi selalu menjadi musuh utama pembangunan karena…

Oleh: Nasrulloh Komarudin (* Dalam lanskap pemerintahan modern, pemberantasan korupsi selalu menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan perubahan positif yang dirasakan oleh publik. Tidak hanya melalui langkah penegakan hukum yang tegas, tetapi juga lewat penguatan sistem dan transparansi kebijakan publik. Hasil survei terbaru yang…

Oleh: Sirajudin Ahmad *) Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan panjang menuju swasembada pangan nasional. Pendorong utamanya adalah kombinasi faktor yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan terbesar sektor pertanian: peningkatan produktivitas, stabilitas stok, efisiensi kebijakan, dan keberhasilan intervensi pemerintah di titik-titik paling krusial dalam rantai produksi. Tahun 2025 menjadi momentum ketika kerja berlapis dari pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan arah yang semakin terukur. Untuk pertama…

Oleh: Nur Utunissa Produksi pertanian nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menandakan langkah besar Indonesia menuju cita-cita besar swasembada pangan. Kinerja sektor pertanian yang kian kuat bukan hanya menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga mencerminkan kemampuan bangsa dalam memperbaiki tata kelola sumber daya, memperkuat infrastruktur, serta memaksimalkan inovasi dalam sistem budidaya dan pengelolaan pasca panen. Dengan hasil panen yang semakin…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengumumkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menyebut bahwa peningkatan produksi nasional serta stabilitas distribusi menjadi faktor utama menguatnya ketahanan pangan Indonesia. Amran mengungkapkan, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini telah mencapai 3,8 juta ton, menjadi yang…

Jakarta — Indonesia kian mendekati target swasembada pangan seiring menguatnya cadangan beras nasional dan meningkatnya produksi dalam negeri. Perum Bulog memastikan stok beras pemerintah berada pada level sangat aman, sehingga kebijakan tanpa impor beras dapat terus dipertahankan sepanjang tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini tercatat mencapai 3,8 juta ton, sejalan dengan…

Oleh : Toni Setiawan )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah bukan sekadar kebijakan bantuan pangan, tetapi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Agar tujuan besar ini tercapai, dibutuhkan tata kelola yang kuat, rapi, dan akuntabel. Di sinilah peran Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kunci sebagai lembaga yang mengoordinasikan standar gizi, rantai pasok pangan, hingga pengawasan…

JAKARTA - Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat sebagai pusat layanan kebutuhan pokok sekaligus motor penggerak ekonomi desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat sasaran. “Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini, diharapkan bisa memberikan…