Program MBG Serap Produk Petani dan Peternak Dorong Pemulihan Ekonomi Desa

Program MBG Serap Produk Petani dan Peternak Dorong Pemulihan Ekonomi Desa

Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas di seluruh Indonesia pada 2025. Tidak hanya fokus pada upaya pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, MBG kini secara nyata menyerap produk dari petani dan peternak lokal sebuah strategi yang turut menggerakkan ekonomi desa. Data per November 2025 menunjukkan bahwa penyelenggara program meminta agar masing-masing dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan…
Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkan Desember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat. Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja. Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.…
KUHAP Baru Hadirkan Standar Baru Penegakan Hukum

KUHAP Baru Hadirkan Standar Baru Penegakan Hukum

Oleh: Bara Winatha*) Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum di Indonesia. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, terutama kritik terhadap proses hukum yang selama ini dinilai berbelit, lambat, dan belum sepenuhnya melindungi hak asasi manusia. KUHAP baru diharapkan menjadi pedoman yang lebih adil, transparan, dan…
Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel

Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel

Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbagai kalangan mulai dari lembaga…
Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP

Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah berharap sistem peradilan Indonesia mampu bertransformasi menuju tata kelola…
Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Lebih Transparan

Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Lebih Transparan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena berlaku prinsip fiksi hukum. “Ada fiksi hukum, kan orang enggak…
Pemerintah Dorong Program MBG Jangkau Ratusan Ribu Warga Rentan Lansia, Disabilitas, hingga Anak Jalanan

Pemerintah Dorong Program MBG Jangkau Ratusan Ribu Warga Rentan Lansia, Disabilitas, hingga Anak Jalanan

Oleh: Yudhistira Wijaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan manfaat program ini secara signifikan, memastikan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ratusan ribu warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pemulung, masyarakat miskin ekstrem, hingga anak-anak jalanan. Kebijakan ini selaras dengan…
Instruksi Presiden, Kemenhub dan Operator Hadirkan Diskon Besar Tiket Nataru

Instruksi Presiden, Kemenhub dan Operator Hadirkan Diskon Besar Tiket Nataru

Jakarta – Menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan operator transportasi udara, darat, dan laut meluncurkan program diskon tiket untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Program ini dirancang untuk menjaga kelancaran arus penumpang, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati transportasi publik dengan tarif lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan, sehingga perjalanan selama libur Nataru dapat berlangsung aman, nyaman, dan efisien. Menteri Perhubungan…
Diskon Tarif Tol Diberlakukan, Perjalanan Jelang Nataru Jadi Lebih Terjangkau

Diskon Tarif Tol Diberlakukan, Perjalanan Jelang Nataru Jadi Lebih Terjangkau

Jakarta, Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat mendapat kabar baik dengan diberlakukannya program diskon tarif tol di sejumlah ruas jalan tol utama. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat yang hendak mudik, berlibur, maupun melakukan perjalanan antar kota untuk keperluan keluarga dan pekerjaan. Program diskon tarif tol ini umumnya diberlakukan pada periode 22, 23, dan 31 Desember, sehingga pengguna jalan tol…
Sinergi Pemerintah dan Operator Transportasi Hadirkan Perjalanan Aman dan Terjangkau Saat Nataru

Sinergi Pemerintah dan Operator Transportasi Hadirkan Perjalanan Aman dan Terjangkau Saat Nataru

Oleh Olivia Andianita )* Upaya pemerintah dalam memastikan mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan terjangkau kembali terlihat menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pada momentum rutin yang selalu diiringi lonjakan perjalanan ini, pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan penurunan tarif sejumlah moda transportasi, yang bertujuan mengurai kepadatan, memberikan ruang perjalanan yang lebih merata, serta menjaga keterjangkauan biaya mobilitas bagi seluruh lapisan…