Posts by admin fokusbanten

Oleh: Wibawa Mukti )*   Kehadiran infrastruktur medis yang merata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bangsa yang tangguh. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata yakni dengan mempercepat pembangunan 66 rumah sakit baru hanya dalam dua tahun. Ini merupakan pembangunan yang sangat cepat karena tidak seperti yang semula direncanakan yakni 5 rumah sakit. Langkah tersebut merupakan suatu gebrakan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan rumah sakit baru di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Prabowo ingin agar fasilitas kesehatan yang memadai hadir di semua kabupaten dan kota. “Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus,” kata Budi. Menurut Budi, percepatan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil menjadi salah satu fokus…

Oleh : Alexander Wijayanto*)   Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan sistem kesehatan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan mampu menjawab tantangan layanan di masa depan.…

Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara transparan. Pihaknya…

Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan modern, seiring akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI), Juniver Girsang, menyatakan bahwa seluruh organisasi advokat di Indonesia…

Oleh: Jerry Sinambela )*   Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum strategis yang melanjutkan semangat KUHP Nasional  serta menyelaraskan sistem peradilan acara pidana dengan tuntutan zaman. Mayoritas penegak hukum dan akademisi sepakat bahwa RKUHAP…

Oleh: Syafa Nabilla )*   Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas tindak pidana menuntut inovasi strategis guna mewujudkan proses peradilan yang lebih adil, transparan,…

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, digitalisasi menjadi strategi utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan implementasi penuh digitalisasi bansos pada Agustus 2025, dengan mengandalkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi.…

Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, melalui program distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang masif dan terstruktur. Program Bansos ini tidak hanya bertujuan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Bantuan sosial (Bansos) menjadi penopang daya beli masyarakat pada kuartal II-2025 dan…

Oleh : Arman Kurnia Prasetya*)   Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kasus penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima untuk bermain judi online (judol) menjadi alarm keras bagi semua pihak. Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Evaluasi total terhadap data penerima bansos dilakukan secara cepat dan terukur, sebagai wujud…