Soliditas TNI Polri Mampu Menghentikan Kerusuhan di Berbagai Daerah

Soliditas TNI Polri Mampu Menghentikan Kerusuhan di Berbagai Daerah

Oleh: Alexander Royce )* Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas nasional ketika ketidakpuasan sosial dimanfaatkan…
Bukti Nyata Dengarkan 17+8 Aspirasi, Presiden Prabowo Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

Bukti Nyata Dengarkan 17+8 Aspirasi, Presiden Prabowo Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,…
17+8 Tuntutan Publik Terjawab, DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset

17+8 Tuntutan Publik Terjawab, DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengambil langkah strategis dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai usul inisiatif parlemen. Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa 17+8 tuntutan publik perlahan-lahan semuanya terjawab secara nyata, sekaligus juga mencerminkan bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan,…
Pemerintah Serius Jawab 17+8 Tuntutan, RUU Perampasan Aset Jadi Agenda Utama

Pemerintah Serius Jawab 17+8 Tuntutan, RUU Perampasan Aset Jadi Agenda Utama

Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR. Langkah tersebut bukan hanya sebatas formalitas, melainkan representasi nyata bahwa…
Prolegnas Direvisi, RUU Perampasan Aset Jadi Bukti DPR Dengarkan 17+8 Suara Rakyat

Prolegnas Direvisi, RUU Perampasan Aset Jadi Bukti DPR Dengarkan 17+8 Suara Rakyat

Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU dari yang sebelumnya hanya sekadar wacana saja, kemudian saat ini…
Langkah Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen Jamin Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Demonstrasi

Langkah Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen Jamin Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Demonstrasi

Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam merespons dinamika demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban lainnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa tuntutan masyarakat perlu dipelajari dengan seksama. Menurutnya, ada sejumlah poin normatif…
Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen untuk Tegakkan Transparansi Penanganan Demonstrasi

Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen untuk Tegakkan Transparansi Penanganan Demonstrasi

JAKARTA – Pemerintah memastikan langkah tegas dalam menindaklanjuti jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap usulan pembentukan tim investigasi independen guna mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob, serta sejumlah korban lainnya. “Masuk akal dan bisa dibicarakan,” ujar Presiden Prabowo, menanggapi tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat…
Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen Kasus Demo Ricuh

Pemerintah Siapkan Tim Investigasi Independen Kasus Demo Ricuh

Oleh: Indah Prameswari )* Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab serta aktor di balik demo yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025. Aksi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, membenarkan bahwa proses pembentukan tim…
Pemerintah Tegaskan Komitmen Bentuk Tim Investigasi Independen Demi Keadilan dan Transparansi

Pemerintah Tegaskan Komitmen Bentuk Tim Investigasi Independen Demi Keadilan dan Transparansi

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kasus yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka akan diusut…

Stop Provokasi Melalui Pengibaran Bendera Bajak Laut

Jakarta – Pemerintah mengimbau tidak terprovokasi dengan narasi negatif yang mencoba menyamakan simbol kebangsaan dengan atribut budaya pop, seperti pengibaran bendera bajak laut. Fenomena ini dinilai dapat memicu kesalahpahaman dan mengaburkan makna luhur dari Sang Merah Putih sebagai lambang persatuan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengatakan pihaknya menilai gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera Merah…