Menko Polkam: Jangan Tertipu! Judi Online Merupakan Bentuk Penipuan dan Wabah Penyakit Menular yang Harus Dibasmi

Menko Polkam: Jangan Tertipu! Judi Online Merupakan Bentuk Penipuan dan Wabah Penyakit Menular yang Harus Dibasmi

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa judi online, (judol) merupakan bentuk penipuan. Pernyataan ini disampaikan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam permainan judi online.   Budi Gunawan menjelaskan bahwa penegasan ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Kampanye ini dilakukan oleh Desk Pemberantasan Perjudian Daring yang bekerja sama…
Pemerintahan Prabowo-Gibran Berupaya Selamatkan Generasi Muda dari Jeratan Judi Online

Pemerintahan Prabowo-Gibran Berupaya Selamatkan Generasi Muda dari Jeratan Judi Online

Oleh : Dina Kahyang Putri )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman judi online yang semakin merajalela. Langkah konkret melalui arahan Kepala Negara telah menggerakkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan strategis dalam memberantas aktivitas perjudian daring yang berpotensi merusak moral bangsa. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah menetapkan pemberantasan…

Hadiri Pencoblosan Pilkada, Masyarakat Berperan Penting untuk Perubahan Positif Daerah

JAKARTA — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berperan dalam menciptakan perubahan positif di tingkat daerah. Pemungutan suara tersebut tidak hanya menentukan pemimpin lokal, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi Indonesia. Di tengah fenomena golongan putih (golput) yang masih kerap terjadi, berbagai pihak menyerukan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Program Officer Perludem, Heroik M Pratama, menjelaskan bahwa pemungutan…
Golput Bukan Solusi, Hak Suara Masyarakat dalam Pilkada Tentukan Masa Depan Daerah

Golput Bukan Solusi, Hak Suara Masyarakat dalam Pilkada Tentukan Masa Depan Daerah

Oleh : Farrel Haroon Jabar )* Momentum Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang kontestasi politik lokal yang menentukan masa depan daerah di seluruh Indonesia. Di tengah euforia pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, fenomena golongan putih (golput) masih menjadi tantangan signifikan. Golput, yang diartikan sebagai pilihan untuk tidak menggunakan hak suara, sering dianggap sebagian masyarakat sebagai sikap apatis atau bentuk protes terhadap sistem. Namun, pandangan itu keliru…
Pemerintahan Prabowo-Gibran Beri Kepastian Hukum untuk Investor di IKN

Pemerintahan Prabowo-Gibran Beri Kepastian Hukum untuk Investor di IKN

Kaltim - Pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).   Langkah ini bertujuan untuk menarik minat investor, serta mempercepat pembangunan IKN yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, yang menyebutkan bahwa investor akan…
Presiden Prabowo Pastikan Keberlanjutan Pembangunan IKN guna Pemerataan Ekonomi yang Inklusif

Presiden Prabowo Pastikan Keberlanjutan Pembangunan IKN guna Pemerataan Ekonomi yang Inklusif

Oleh: Mirza Ghulam Fanany*)   Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dimaksudkan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mendukung perekonomian nasional dan kawasan.   Sebagai simbol transformasi dan modernisasi, IKN menjadi…
Presiden Prabowo Optimalkan Hilirisasi Demi Genjot Pemerataan Ekonomi

Presiden Prabowo Optimalkan Hilirisasi Demi Genjot Pemerataan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mendorong kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi kawasan tertinggal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa hilirisasi desa tidak hanya berkutat di sektor tambang, tetapi mencakup potensi komoditas lokal lainnya yang dapat diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. “Hilirisasi desa itu tidak melulu soal tambang,” jelasnya.   "Di Blitar, misalnya, kulit kambing bisa diolah…
Penguatan Hilirisasi SDA Langkah Strategis Pemerintah untuk Pemerataan Ekonomi

Penguatan Hilirisasi SDA Langkah Strategis Pemerintah untuk Pemerataan Ekonomi

Oleh: Arsenio Bagas Pamungkas )*   Pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia kini semakin mengemuka sebagai tujuan utama yang dicanangkan pemerintah. Komitmen ini tidak sekadar janji, tetapi telah mulai terlihat melalui berbagai program strategis, terutama penguatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menggarap langkah-langkah konkret untuk menjamin bahwa kekayaan alam Indonesia mampu membawa dampak ekonomi yang positif bagi…
Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Baru untuk Digitalisasi UMKM

Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Baru untuk Digitalisasi UMKM

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transformasi digital bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam upayanya untuk mendukung UMKM, Presiden Prabowo mengarahkan para pejabat di Kementerian terkait untuk memastikan bahwa sektor ini dapat naik kelas, mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, yakni sekitar 61%. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, yang…
Kelompok Tani dan Pengusaha UMKM Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang

Kelompok Tani dan Pengusaha UMKM Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang

Oleh: Recky Rumbiak *) Kebijakan penghapusan utang yang diinisiasi oleh pemerintah telah menjadi angin segar bagi kelompok tani dan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global dan dampak berkepanjangan dari pandemi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban finansial yang selama ini menghimpit produktivitas mereka. Bukan hanya sebagai solusi sementara, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan sektor…