Posts by admin fokusbanten

Oleh: Marshall Emasa *)   Pemerintah sekali lagi mengambil langkah konkret untuk memastikan arus mudik hingga arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar dengan menghadirkan kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat. Langkah ini tidak hanya menjadi angin segar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan saat libur Lebaran, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya transportasi di tengah tingginya animo mudik setiap tahun. Dengan adanya kebijakan…

Jakarta – Pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Salah satunya di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar menargetkan partisipasi masyarakat tetap tinggi seperti pada Pilkada sebelumnya.   “Partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada 19 April 2025 adalah yang paling penting,” ujar Sofyan,m, seraya menambahkan pentingnya keterlibatan warga dalam mencegah praktik…

Jakarta - Di tengah suasana libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang akan diselenggarakan pada 5 April 2025 di lima kabupaten dan satu kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menegaskan bahwa seluruh persiapan PSU telah dilakukan dengan matang,…

Oleh : Aulia Hawa )* Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menegaskan komitmennya dalam memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar dan sesuai dengan asas demokrasi yang bersih dan adil. Namun demikian, partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemilu menjadi kunci keberhasilan even tersebut.   Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam rapat virtual kesiapan PSU menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung kelancaran dan keberhasilan PSU…

Oleh : Dian Ananda Putri )*   Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Meski berlangsung di tengah suasana libur Idulfitri, seluruh elemen negara menunjukkan kesigapan luar biasa demi memastikan setiap tahap PSU berjalan tertib, aman, dan menjunjung tinggi asas keadilan.   Langkah ini mencerminkan kematangan sistem demokrasi nasional. Pemerintah pusat bersama penyelenggara pemilu, aparat…

Oleh : Rivka Mayangsari*).   Mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan strategis, termasuk diskon tarif tol dan tiket pesawat, terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pemudik. Ditambah dengan sinergi antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan berbagai pemangku kepentingan, perayaan Idulfitri tahun ini berlangsung lebih aman dan lancar.   Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo…

*oleh: Amrul Gani   Pasca perayaan Idulfitri, suasana persatuan dan kebersamaan harus tetap terjaga di tengah masyarakat. Semangat rekonsiliasi dan harmoni yang terbentuk selama momen Lebaran hendaknya dijadikan momentum untuk menjaga stabilitas sosial, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan hukum di Tanah Air. Salah satu isu yang tengah menjadi perhatian publik adalah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang telah memicu pro dan kontra…

Oleh : Aristika U )*   Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beberapa waktu lalu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Namun demikian, UU ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mereka melihat undang-undang ini sebagai langkah penting dalam memperkuat TNI sebagai institusi yang profesional dan siap menjaga kedaulatan negara, stabilitas, serta ketertiban di…

Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah menghargai hak masyarakat untuk tidak sepakat dan menuntut…

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi derasnya penolakan masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU yang telah disahkan kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menegaskan bahwa judicial review merupakan jalur konstitusional yang sah bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap regulasi tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah judicial review…