Pemerintah Optimis Potensi Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi Nasional

Pemerintah Optimis Potensi Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi Nasional

Oleh: Maskawi Syaifuddin *) Pemerintah Indonesia tengah mendorong terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara modern dan terintegrasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap berbagai layanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Pemerintah meyakini bahwa pendekatan yang bertumpu pada…
Peran Penting Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Nasional

Peran Penting Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Nasional

Oleh : Rivka Mayangsari*) Di tengah guncangan ekonomi global yang terus berkembang, Indonesia menunjukkan langkah nyata dengan menghadirkan program-program strategis yang memperkuat ekonomi rakyat, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Merah Putih. Program ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Inisiatif yang dicetuskan ini bukan sekadar jargon, melainkan wujud nyata kehadiran negara yang ingin memastikan kesejahteraan…

Satgas PHK Akan Evaluasi Data Kasus PHK Dalam Negeri

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, khususnya imbas dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden RI, Prabowo Subianto, telah memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus atau Satgas PHK untuk menangani secara komprehensif potensi dampak buruk terhadap tenaga kerja nasional. “Saya minta bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah,…
Satgas PHK Berikan Perlindungan Tenaga Kerja

Satgas PHK Berikan Perlindungan Tenaga Kerja

Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Satgas ini dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kasus PHK, sekaligus memperluas peranannya ke isu-isu strategis lainnya, termasuk penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pembentukan Satgas PHK merupakan mandat langsung…
Satgas PHK Bukti Pemerintah Lindungi Kelompok Pekerja

Satgas PHK Bukti Pemerintah Lindungi Kelompok Pekerja

Oleh : Fani Amira )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman resesi yang terus membayangi, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini tidak hanya mencerminkan kesigapan pemerintah dalam merespons situasi darurat ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK merupakan bentuk…
Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional yang semakin kompleks, Pemerintah mengambil langkah progresif dengan mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan pembentukan satgas ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya antisipatif terhadap potensi gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perang dagang dan kebijakan tarif dari negara-negara mitra seperti Amerika Serikat.…
RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan upaya DPR RI periode 2024–2029 yang berkomitmen menyusun regulasi baru yang lebih adil dan modern. Salah satu fokus penting dari RUU ini adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana serta menegaskan fungsinya sebagai penjaga hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah diskusi publik bertajuk Mengoptimalkan Fungsi Advokat…
DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Jakarta, DPR RI memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam menciptakan undang-undang…
Pembahasan RUU KUHAP Tegaskan Asas Partisipatif dan Transparan

Pembahasan RUU KUHAP Tegaskan Asas Partisipatif dan Transparan

Oleh Mustika Annan )* Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah memasuki tahap penting dalam proses legislasi nasional. Dalam berbagai pernyataan resmi, para pemangku kepentingan dari legislatif dan kalangan akademisi menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak hanya menjadi agenda hukum semata, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dan keterbukaan yang semakin kuat di tubuh parlemen Indonesia. Transparansi dan partisipasi publik menjadi dua asas…
RUU KUHAP Mampu Optimalkan Penerapan Hukum Secara Terarah

RUU KUHAP Mampu Optimalkan Penerapan Hukum Secara Terarah

Oleh: Abil Hutabarat* Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan salah satu produk legislasi terpenting dalam periode pemerintahan saat ini. Sebagai hukum acara pidana, KUHAP menjadi instrumen utama yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, revisi KUHAP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya…