RUU KUHAP Perkuat Sinergi Antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi

RUU KUHAP Perkuat Sinergi Antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi. Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Deding Ishak, menyatakan bahwa kekhawatiran sebelumnya terkait pembatasan kewenangan Kejaksaan…
Revisi KUHAP Akan Hadirkan Kepastian Hukum Terkait Perampasan Aset

Revisi KUHAP Akan Hadirkan Kepastian Hukum Terkait Perampasan Aset

Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003. Yusril menegaskan, regulasi tersebut dibutuhkan agar…
Pembaruan KUHAP Mendukung Supremasi Hukum Nasional

Pembaruan KUHAP Mendukung Supremasi Hukum Nasional

Oleh: Aryo Wijaya )*   Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional. Seiring dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai 2 Januari 2026, pembaruan KUHAP menjadi langkah logis sekaligus mendesak untuk memastikan sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi bertumpu pada produk hukum kolonial,…
RUU KUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi HAM dalam Proses Hukum

RUU KUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi HAM dalam Proses Hukum

Oleh: Fikri Setiawan )*   Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin terjamin dalam setiap tahap proses hukum. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,…
Pemerintah Bentuk Satgas Upaya Negosiasi Tarif Trump

Pemerintah Bentuk Satgas Upaya Negosiasi Tarif Trump

Jakarta - Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump. Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah membentuk tiga Satgas untuk mempercepat proses negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan…
Optimalisasi Sumber Daya Nasional Sebagai Strategi Mitigasi Tarif Trump

Optimalisasi Sumber Daya Nasional Sebagai Strategi Mitigasi Tarif Trump

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan serapan mineral dalam negeri guna memperkuat industri manufaktur   sebagai langkah mitigatif terhadap kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menegaskan bahwa ekspor Indonesia ke AS selama ini didominasi produk sawit, tekstil, dan alas kaki. Namun, efek lanjutan dari tarif tersebut bisa mengganggu rantai pasok…
Mengapresiasi Langkah Konkret Pemerintah Respon Tarif Impor Trump

Mengapresiasi Langkah Konkret Pemerintah Respon Tarif Impor Trump

Oleh: Silvia AP )*   Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri AS,…
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Perdagangan untuk Menghadapi Tarif Trump

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Perdagangan untuk Menghadapi Tarif Trump

Oleh: Sidya Wiratma )*   Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan diplomasi perdagangan secara strategis. Dalam menghadapi tantangan tarif tinggi yang diberlakukan terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia, respons pemerintah diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian struktural yang berorientasi jangka panjang. Langkah konkret telah ditunjukkan melalui inisiatif diplomatik yang dijalankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,…
Presiden Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Soetta, Prmudah Prjalann Ibadah Jemaah

Presiden Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Soetta, Prmudah Prjalann Ibadah Jemaah

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia, serta mempermudah proses keberangkatan dan kepulangan dari dan ke Tanah Suci. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji dan umrah asal Indonesia tergolong yang terbesar di dunia. “Warga negara kita dalam…
Terminal Khusus Haji dan Umrah Resmi Beroperasi, Tingkatkan Kenyamanan dan Layanan Jamaah

Terminal Khusus Haji dan Umrah Resmi Beroperasi, Tingkatkan Kenyamanan dan Layanan Jamaah

TANGERANG - Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta kini resmi difungsikan sebagai terminal khusus bagi jamaah haji dan umrah. Peresmian terminal ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (4/5/2025) di Kota Tangerang, Banten. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan fasilitas pelayanan ibadah yang semakin nyaman dan terintegrasi bagi jamaah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung revitalisasi Terminal 2F…