Masyarakat Tolak Narasi Palsu Tentang Indonesia Gelap

Masyarakat Tolak Narasi Palsu Tentang Indonesia Gelap

Oleh: Nana Sukmawati )* Narasi Palsu terkait “Indonesia Gelap” yang beredar belakangan ini mencuat sebagai bagian dari kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Istilah ini digunakan oleh segelintir kelompok masyarakat dan mahasiswa dalam demonstrasi serta di media sosial sebagai bentuk penolakan terhadap langkah-langkah pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Namun, meskipun narasi tersebut terus berkembang, masyarakat…
Bungkam Provokasi Indonesia Gelap Dengan Semangat Persatuan

Bungkam Provokasi Indonesia Gelap Dengan Semangat Persatuan

Oleh : Rendy Darmawan )* Belakangan ini, ruang publik Indonesia kembali diwarnai oleh upaya provokasi yang menggambarkan kondisi bangsa dalam narasi “Indonesia Gelap”. Provokasi ini disebarkan melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial hingga aplikasi pesan singkat, dengan tujuan menanamkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan memecah belah masyarakat. Isu-isu seperti kegagalan demokrasi, ancaman krisis sosial, serta dugaan ketimpangan kekuasaan sengaja dimunculkan tanpa data yang…
Indonesia Tingkatkan Kolaborasi Internasional Hadapi Pelemahan Ekonomi Global

Indonesia Tingkatkan Kolaborasi Internasional Hadapi Pelemahan Ekonomi Global

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan kolaborasi internasional sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin menantang. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brunei Darussalam pada Rabu (15/5) menjadi langkah konkret memperkuat kemitraan strategis dalam bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan pekerja migran. Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Brunei yang telah berlangsung selama empat dekade. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang…
Berbagai Kebijakan Pemerintah Mampu Kendalikan Dampak Pelemahan Ekonomi Global

Berbagai Kebijakan Pemerintah Mampu Kendalikan Dampak Pelemahan Ekonomi Global

Jakarta – Di tengah meningkatnya tekanan dari perlambatan ekonomi global, kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Prabowo berhasil menahan laju dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sejumlah pihak menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dinilai tepat sasaran dan berdampak nyata di lapangan. Terkait hal itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada kuartal I-2025 di tengah meningkatnya ketidakpastian…
RUU KUHAP Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern

RUU KUHAP Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern

Oleh : Atonius Sitohang Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial serta tuntutan zaman. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHAP menjadi langkah strategis dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut, serta menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem penegakan hukum yang lebih modern, efisien, dan…
RUU KUHAP Komitmen Pemerintah Hadirkan Peradilan Efisien dan Berkeadilan

RUU KUHAP Komitmen Pemerintah Hadirkan Peradilan Efisien dan Berkeadilan

Oleh: Ricky Rinaldi Seseorang dapat ditahan berbulan-bulan hanya karena alasan subjektif penyidik, atau seorang korban tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum sejak awal. Ini bukan sekadar potret ketimpangan, tapi juga sinyal bahwa sistem peradilan pidana kita perlu pembaruan menyeluruh. Pemerintah bersama DPR kini tengah menjawab tantangan ini melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), sebagai upaya memperkuat keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak…
DPR dan Pemerintah Susun KUHAP Sesuai Kebutuhan Sosial Budaya

DPR dan Pemerintah Susun KUHAP Sesuai Kebutuhan Sosial Budaya

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr I Nyoman Nurjaya mengatakan pentingnya pembaruan KUHAP sebagai langkah strategis untuk menciptakan…
Pemerintah Pastikan RUU KUHAP Lindungi Hak Pembela

Pemerintah Pastikan RUU KUHAP Lindungi Hak Pembela

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang berkeadilan dan berpihak pada prinsip hak asasi manusia. Dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan semangat reformasi hukum. Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Prof. Abdul Chair Ramadhan mengatakan pentingnya RUU KUHAP dalam mengoptimalkan sistem…
Gelar Farewell Dinner PUIC -19, Indonesia Ajak Parlemen OKI Bawa Perdamaian Bagi Dunia

Gelar Farewell Dinner PUIC -19, Indonesia Ajak Parlemen OKI Bawa Perdamaian Bagi Dunia

Jakarta — Balai Kota Jakarta malam ini menjadi saksi hangatnya kebersamaan para delegasi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dalam acara Farewell Dinner yang menandai penutupan perhelatan internasional ini. Acara dimulai dengan suguhan Tari Pesona Jakarta yang memikat, sebelum para tamu disambut dengan pidato penuh semangat dan harapan. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pesan…
Buka PUIC ke-19, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Kerja Sama Atasi Konflik Dunia

Buka PUIC ke-19, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Kerja Sama Atasi Konflik Dunia

JAKARTA — Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sebagai tuan rumah terus berkomitmen mempererat sinergi antarparlemen dalam lingkup negara-negara OKI, memperkuat peran diplomasi parlemen sebagai pilar penting hubungan antarnegara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapatkan mandat penting untuk menyelenggarakan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) tahun 2025. Kegiatan internasional ini diikuti oleh para ketua dan delegasi parlemen dari negara-negara…